JABAR EKSPRES – Kontroversi seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden RI Soeharto kembali mencuat ke permukaan.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Haryaran Tambunan, secara tegas menyatakan dukungan penuh inisiatif tersebut.
Tambunan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu liar yang dinilai dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Juga:Golkar Bandung: Pahlawan Nasional Bentuk Pengakuan Jasa Besar SoehartoDeretan Skandal Bisnis Keluarga Cendana di Era Soeharto, dari Mobil Mewah hingga Monopoli BUMN
Melalui pesan tertulis yang diterima Jabar Ekspres, Minggu (16/11/2025), Tambunan memaparkan sejumlah alasan mendasar yang membuatnya yakin pemberian gelar tersebut adalah langkah yang tepat dan benar.
Ia menekankan bahwa kontribusi dan perjuangan Soeharto bagi bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan militer, baik dalam skala nasional maupun di kancah internasional.
“Saya rasa sudah pas kalau pak Harto (Presiden Soeharto) mendapat gelar pahlawan ini, karena di era beliau kita mampu menjadi macan Asia,” ujar Tambunan.
Dalam pesannya, Tambunan secara khusus menyoroti jasa-jasa Soeharto di bidang militer. Bukti pengakuan atas jasanya ini, menurutnya, terlihat jelas dari banyaknya tanda penghormatan yang diterimanya.
Secara rinci, ia menyebutkan bahwa Soeharto memiliki 27 tanda penghormatan dari dalam negeri, 38 tanda penghormatan dari luar negeri, serta tujuh tanda kehormatan dari berbagai badan dunia. Prestasi ini, dalam pandangan HIPAKAD, mencerminkan pengakuan yang luas atas dedikasi dan kepemimpinannya.
Tidak ketinggalan, keberhasilan di bidang ekonomi juga menjadi pilar utama argumen dukungan HIPAKAD.
Tambunan menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Soeharto yang berfokus pada pembangunan dan stabilitas nasional telah membawa Indonesia pada era kejayaan.
Baca Juga:5 Larangan Ketat Zaman Orde Baru di Bawah Soeharto, Bikin Rakyat Serasa Hidup di Bawah Tekanan?Daftar 10 Tokoh yang Dapat Gelar Pahlawan Nasional di Hari Pahlawan 2025, Ada Nama Soeharto dan Gusdur
Ia menyebut program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sebagai motor penggerak yang sistematis.
Selain itu, langkah strategis melalui penarikan investasi asing, yang difasilitasi oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1967 dan 1968, dinilai berhasil membangun fondasi ekonomi yang kuat.
“Kebijakan-kebijakan visioner itu tidak hanya membawa kesejahteraan tetapi juga mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Reputasi Indonesia sebagai Macan Asia kala itu menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan ekonomi Indonesia disegani oleh negara-negara lain,” tegasnya.