JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Cak Imin sapaan akrabnya sekaligus menyerahkan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Ia juga mengapresiasi kiprah Al-Ittifaq yang dinilainya berhasil membangun ekosistem ekonomi mandiri berbasis pesantren. Menurutnya, Al-Ittifaq bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat ekonomi dan pelatihan masyarakat.
Baca Juga:Hari Santri Nasional 2025, Pemkot Bogor Tegaskan Komitmen Nyata untuk PesantrenPeringati Hari Santri Nasional, Bupati Bandung Komitmen Perhatikan Pesantren dan Santri
“Hari ini kita sangat bersyukur. Melihat Al-Ittifaq menjadi satu ekosistem ekonomi dari koperasi, pesantren, lembaga pendidikan, dari belajar dan praktik. Akhirnya jadi pusat ekonomi, lalu berkembang menjadi pusat pendidikan dan bisnis,” ujar Cak Imin.
Ia menilai, keberhasilan pesantren tersebut menjadi contoh nyata bahwa ekosistem ekonomi yang baik mampu melahirkan pelaku ekonomi yang tangguh. Karena itu, Cak Imin menetapkan Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat.
“Saya sangat bahagia dan mendukung penuh. Makanya Al-Ittifaq saya tetapkan sebagai duta pemberdayaan masyarakat, yang juga sebagai inspirator dan pusat pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Cak Imin juga menyoroti keberhasilan Al-Ittifaq dalam memasok kebutuhan BGN (Badan Gizi Nasional) melalui program MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia menilai kualitas dan konsistensi pasokan dari pesantren tersebut sangat baik.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Ia meminta agar seluruh kebutuhan BGN dan MBG tidak lagi mengandalkan barang impor, melainkan memaksimalkan produksi dalam negeri.
“Saya minta BGN tidak lagi ada satu item pun barang yang impor. Semua kebutuhan harus mengandalkan produksi dalam negeri,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan agar rantai pasok BGN tahap selanjutnya benar-benar melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi.
Baca Juga:PPP Kabupaten Bogor Desak KPI Usut Tayangan yang Dinilai Melecehkan PesantrenAndri Gunawan Kecam Tayangan TV yang Diduga Lecehkan Pesantren dan Ulama: Ini Krisis Kebudayaan
“Tahap kedua nanti, seluruh kebutuhan harus dipasok oleh UMKM dan koperasi, bukan pengusaha besar. Supaya ekosistem ekonomi benar-benar tumbuh,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.