JABAR EKSPRES – Memasuki puncak musim hujan, warga Kota Bandung mulai mengeluhkan proyek drainase yang belum juga rampung di sejumlah titik. Akibatnya, genangan air dan kemacetan kembali menjadi pemandangan rutin setiap kali hujan turun deras.
Di tengah sorotan publik itu, Pemerintah Kota Bandung juga tengah diterpa isu hukum setelah Wakil Wali Kota, Erwin, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Bandung.
Pantauan di lapangan, beberapa titik seperti kawasan seperti Cisaranten Endah dan Antapani tampak masih dalam proses pengerjaan. Saat hujan turun, air menggenang hingga menutupi sebagian badan jalan, menyebabkan kendaraan melambat dan menimbulkan antrean panjang.
Baca Juga:Buka Suara Isu OTT, Wawalkot Tegaskan hanya Sebagai SaksiDugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Lingkungan Pemkot, Wali Kota Bandung Buka Suara
“Setiap hujan besar, air meluap ke jalan. Proyek ini sudah hampir dua bulan tapi belum selesai juga. Katanya buat perbaikan drainase, tapi malah bikin tambah macet,” keluh Ita, warga Cingised, saat ditemui di lokasi, Jumat (31/10).
Keluhan serupa disampaikan Asep Rahmat (45), seorang pedagang di kawasan Cingised. Ia mengatakan, proyek yang tak kunjung rampung membuat usahanya terganggu karena akses jalan menjadi sempit dan becek.
“Saya paham ini proyek untuk kebaikan, tapi ya jangan molor begini. Kalau hujan deras, air masuk ke kios. Kami rugi karena sepi pembeli,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan proyek drainase tersebut akan segera dirampungkan. Ia mengakui ada keterlambatan karena pencairan anggaran baru bisa dilakukan pada kuartal akhir tahun.
Dilansir dari data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, sepanjang 2025 telah dilakukan rehabilitasi jaringan drainase sepanjang 14,6 kilometer, sementara pembangunan drainase baru mencapai 1,6 kilometer dari target 3,9 kilometer.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin diperiksa Kejaksaan Negeri Bandung sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2025. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-4215/M.2.10/FB.2/10/2025, tertanggal 27 Oktober 2025.
Bagi warga, dua isu yang kini mencuat, proyek drainase molor dan dugaan kasus korupsi mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi di tubuh pemerintah daerah.