JABAR EKSPRES – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyatakan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja hanya diberikan untuk satu periode dan tidak dilanjutkan pada akhir tahun 2025.
Kebijakan ini diambil setelah pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional telah mengalami pemulihan signifikan, sehingga BSU tidak lagi menjadi prioritas utama dalam program perlindungan sosial.
Program BSU yang berjalan pada Juni–Juli 2025 memberikan bantuan tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan.
Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima total Rp600.000.
Baca Juga:Heboh! Warga Israel Punya KTP Indonesia Berdomisili Cianjur, Bupati Buka SuaraCek! Begini Langkah-langkah untuk Dapat Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu dari Pemerintah
Penyaluran terakhir bahkan diperpanjang hingga Agustus 2025 untuk mengakomodasi penerima yang terkendala teknis.
Target penerima BSU tahun ini meliputi pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan serta guru honorer, dengan total sasaran mencapai 17,3 juta penerima.
Proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker, sementara pencairan disalurkan melalui bank Himbara dan Kantor Pos Indonesia.
Alasan Penghentian Program Bantuan Subsidi Upah
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, keputusan penghentian BSU didasari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program dan kondisi fiskal pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa informasi pencairan BSU Oktober 2025 adalah hoaks.
Adapun beberapa faktor utama penghentian BSU meliputi:
1. Program Bersifat Situasional
BSU dirancang untuk membantu pekerja formal yang terdampak pandemi COVID-19 dan gejolak inflasi global. Kini situasinya telah berubah.
2. Pemulihan Ekonomi Nasional
Perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dengan inflasi yang stabil dan daya beli masyarakat meningkat.
3. Realokasi Anggaran Sosial
Dana BSU dialihkan untuk mendukung program pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Baca Juga:Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru Langsung Bayar Rp150.000 ke Pengguna, Patut Coba!iQOO Z10R 5G Resmi Rilis di Indonesia, HP Rp3 Jutaan yang Punya Performa Flagship
4. Fokus Baru Pemerintah
Pemerintah kini menitikberatkan pada program peningkatan keterampilan tenaga kerja, seperti Kartu Prakerja Plus dan Vocational Upskilling Grant, serta bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, dan BLT Kesra.
5. Evaluasi Efektivitas Program Sebelumnya
Pemerintah melakukan audit dan kajian dampak sosial BSU sebelum memutuskan untuk menghentikan penyalurannya secara sementara.
Meski demikian, Kemnaker menegaskan bahwa BSU belum dihapus secara permanen.
Program ini masih dapat diaktifkan kembali bila terjadi krisis ekonomi atau kondisi darurat yang membutuhkan intervensi fiskal.