JABAR EKSPRES – Komite Pemekaran Kawasan Bandung Utara mendorong Lembang bertransformasi menjadi daerah otonomi baru (DOB) dari Kabupaten Bandung Barat dengan status kota mandiri.
Wacana tersebut kembali mengemuka seiring meningkatnya kebutuhan akan pemerataan pembangunan dan tata kelola wilayah di kawasan Bandung Utara.
Ketua Komite Pemekaran Kawasan Bandung Utara (KBU) sekaligus Inisiator Komite Pemekaran Kota Lembang, Agung Darsono, mengatakan bahwa Lembang sudah memenuhi sejumlah kriteria untuk berdiri sebagai daerah otonom, baik dari segi potensi ekonomi, sosial, maupun geografis.
Baca Juga:Setelah Usulan Ganti Nama Bandung Barat dan Pemekaran Lembang, Kini Batu Layang Ingin MandiriBukan Wacana! Ini Pengusul Pemekaran Provinsi Jawa Barat, Ada Usulan Ganti Nama Juga
“Saya sangat setuju dengan pembentukan Kota Lembang. Karena saya rasa Lembang sudah saatnya jadi kota yang mandiri,” ujar Agung saat ditemui di Bandung Barat, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, dengan menjadi kota, Lembang akan memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pembangunan lokal, tata ruang, serta pelayanan publik.
“Kita meyakini hal itu dapat mempercepat rentang kendali birokrasi dan pemerataan pembangunan di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Ia menjelaskan, Lembang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Wilayah ini memiliki daya tarik alam, udara sejuk, serta beragam atraksi wisata yang terus berkembang. Di samping pariwisata, Lembang juga memiliki kekuatan ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan lokal.
Secara infrastruktur, kawasan ini sudah memiliki fasilitas dasar yang memadai seperti jalan, pendidikan, dan layanan publik. Populasi penduduk yang cukup padat dan wilayah administratif yang luas juga menjadi faktor pendukung untuk berdiri sebagai kota mandiri.
Namun di balik pesonanya, Lembang menghadapi tantangan serius berupa ancaman kerusakan lingkungan, terutama longsor dan banjir di kawasan dataran tinggi.
“Kompleksitas wilayah dan padatnya aktivitas sosial ekonomi menjadi salah satu alasan kuat perlunya penataan yang lebih fokus melalui pembentukan daerah otonom baru,” katanya.
Baca Juga:Tablet Mewah Seharga Rp1 Miliar untuk DPRD, Tokoh Pemekaran KBB: Tidak Peka Dengan Kondisi Rakyat! Soal Pemekaran Cirebon Timur, Ono Surono Sebut Perlu Didukung Anggaran Pemprov
Agung mengungkapkan, Komite Pemekaran telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk menggalang dukungan publik. Salah satunya dengan menggelar Diskusi Publik bertajuk “Ngabret”, yang bertujuan menyamakan visi antara pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pentingnya pemekaran wilayah.
“Pemekaran ini bukan sekadar ambisi elit, tapi kebutuhan bersama untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.