JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Momentum ini bukan hanya agenda pemerintahan, tetapi juga wujud komitmen kita untuk bermusyawarah menentukan arah pembangunan melalui APBD yang amanah, transparan, dan berpihak pada rakyat,” kata Asep di Ngamprah, Jumat (3/10/2025).
Baca Juga:Gandeng Vidio, Shopee Luncurkan Inovasi Fitur Belanja Interaktif Vidio Shopping untuk Dorong Pertumbuhan UMKMMazda Indonesia Hadir di GIIAS Bandung 2025, Perkenalkan CX-3 Kuro dan CX-60 Sport
Menurutnya, rancangan KUA-PPAS 2026 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.
Selain itu, lanjut dia, arah kebijakan juga diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat yang menitikberatkan pada efisiensi, produktivitas, serta daya saing daerah.
“Pemerintah optimistis kebijakan fiskal dalam KUA-PPAS tersebut mampu mendorong pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
“Program dan kebijakan yang dituangkan diharapkan membawa perubahan positif bagi kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan di KBB,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelesaikan pembahasan hingga tercapai kesepakatan.
“Dengan disahkannya KUA-PPAS 2026, kami berharap pelaksanaan APBD tahun depan dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Wit)