JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang klaim siap membentuk lembaga aduan, untuk menampung laporan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan, pihaknya siap membentuk lembaga aduan usai menghadiri Rapat Koordinasi Program MBG, yang digelar Pemprov Jabar bersama kabupaten/kota se-Jawa Barat di BalePakuan, Bogor pada Senin, 29 September 2025.
“Salah satu hasil Rakor MBG, kabupaten/kota diwajibkan membentuk lembaga aduan,” kata Dony.
Baca Juga:Dukung Program 3 Juta Rumah, BSI Ikuti Akad Massal KPR Sejahtera FLPP Dihadiri Presiden PrabowoJETOUR Tambah Showroom di Bandung, Targetkan 30 Cabang Nasional Akhir Tahun Ini
“Pembentukan lembaga ini di bawah koordinasi bupati/walikota,” tukas Bupati Sumedang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memaparkan, pihaknya akan segera membentuk satuan tugas (Satgas) Evaluasi dan Monitoring MBG.
“Sambil menunggu terbitnya Perpres, Pemprov Jawa Barat akan segera membentuk Satgas Evaluasi dan Monitoring MBG,” paparnya.
Dedi menerangkan, Satgas ini akan memantau seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, jadwal distribusi, pengiriman, hingga pemeriksaan kualitas makanan.
“Kami ingin memastikan siswa menerima makanan sesuai alokasi Rp10 ribu per porsi. Tidak boleh dikurangi, karena keuntungan penyedia sudah dihitung Rp2 ribu per porsi,” bebernya.
“Jika berkurang, ada tiga konsekuensi: sanksi administratif, penghentian kemitraan, dan potensi pidana korupsi,” lanjut Dedi atau akrab disapa Demul.
Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga mengusulkan, agar sekolah dengan jumlah siswa di atas 1.000 orang memiliki dapur sendiri yang dibangun oleh Pemprov bersama Pemkab/Pemkot.
Baca Juga:Diselenggarakan di Bandung, Farhan Ingin Hijabfluencer Promosikan Wisata dan Fesyen Muslim Lokal Mendunia PGN Saka Dorong Pemberdayaan Ekonomi Pesisir Gresik Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Dapur ini nantinya bisa dikelola secara gotong royong dengan melibatkan relawan dari kalangan orangtua siswa. Menurutnya, Program MBG harus menjadi sarana stimulus ekonomi daerah.
Rekrutmen tenaga kerja diutamakan dari wilayah setempat. Termasuk seluruh pasokan bahan pangan akan tercatat dalam data statistik Bappeda.
“Dengan demikian, sirkulasi ekonomi dari MBG bisa terukur sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
KDM menilai, Program MBG akan berperan penting mengisi ruang fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
“Melalui MBG, ada sirkulasi ekonomi baru. Mulai dari tenaga kerja lokal, pasokan bahan pangan, hingga perputaran APBN di daerah. Jadi, program ini tidak hanya soal gizi anak, tapi juga stimulus pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.