Saifuddin juga memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penggiat dan calon pengelola Dapur MBG. Ia menyarankan agar setiap pihak yang hendak mendirikan Dapur MBG segera melapor kepada pemerintah daerah. “Agar kita dapat melakukan imbauan untuk mengurus SLHS dan melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan sejak dini,” katanya.
Langkah koordinasi awal ini diharapkan dapat mempermudah proses pembinaan dan pengawasan, sehingga dapur yang berdiri tidak hanya cepat beroperasi tetapi juga aman dan terjamin kualitas sanitasi dan higienitasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Satuan Tugas MBG Kota Banjar, Soni Harison, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjar, turut mendorong percepatan perolehan SLHS ini. “Kami terus memantau dan tim dari Dinas Kesehatan juga sudah turun. Di Kota Banjar sendiri ada sekitar 25 dapur MBG, namun yang sudah beroperasi baru 13 dapur,” kata Soni.
Baca Juga:Update Keracunan MBG di Bandung Barat: Korban Tembus 1.333 Siswa dalam Empat Hari!Makanan Gulai Ikan dari Kemensos Kedaluwarsa, Relawan MBG: Saya Gak Berani Makan, Takut!
Soni menegaskan bahwa komitmen untuk menuntaskan proses SLHS ini adalah bagian dari kewaspadaan dan langkah antisipatif Pemerintah Kota Banjar. Dengan belajar dari insiden di daerah lain, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), dimana korban keracunan massal dari program MBG mencapai 1.333 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, Kota Banjar tidak ingin mengambil risiko.
“Peristiwa di daerah lain harus menjadi pelajaran berharga tentang betapa krusialnya aspek keamanan pangan dalam program yang menyasar ratusan bahkan ribuan anak sekolah setiap harinya,” katanya. (CEP)