Dalam Diklatpim yang seharusnya menjadi ajang untuk meningkatkan karakter kepemimpinan, malah justru sebaliknya, mencoreng nilai-nilai integritas. Ia berjanji akan mengumumkan hasil tindakan setelah proses selesai.
Upaya konfirmasi langsung kepada NK melalui pesan tertulis tidak ditanggapi. Demikian pula, Kepala BKPSDM Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar, memilih untuk tidak memberikan tanggapan atas persoalan ini.
Sikap diam ini justru mengundang pertanyaan lebih besar tentang transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh birokrasi.
Baca Juga:DPR Minta Mabes TNI Jelaskan Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi: Jangan Sampai Langgar Putusan MKDi Ujung Karier, Messi Masih Menimbang Piala Dunia Terakhir
Skandal ini muncul dalam ironi yang sangat pahit. Diklatpim II sendiri dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Tujuannya adalah membangun karakter, kemampuan merumuskan strategi kebijakan, dan berinovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Bahkan, dalam sambutannya saat pembukaan diklat, Sekda Herman Suryatman menekankan pentingnya model kepemimpinan petarung, yaitu sosok pemimpin yang berani mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan masyarakat.
Ia menggunakan analogi harimau dan kambing, berharap semua peserta adalah “harimau-harimau masa depan yang akan mengaum untuk kepentingan masyarakat” kata Herman Suryatman saat membuka PKN ll April lalu.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menjadi ‘harimau’ yang mengaum untuk rakyat, seorang peserta justru bertindak seperti ‘serigala’ yang menerkam uang rekan-rekannya sendiri.
Tindakan NK bukan hanya gagal memenuhi harapan kepemimpinan petarung, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan baik oleh rekan peserta maupun institusinya. (CEP)