3. Demo Tolak Kenaikan BBM
Pada tahun 2012, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.
Ribuan mahasiswa, buruh, hingga masyarakat kecil turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut.
Isu BBM selalu sensitif karena langsung menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Kenaikan harga bahan bakar berpotensi menekan daya beli masyarakat kecil dan menimbulkan inflasi.
Baca Juga:Butuh Modal Usaha? Cek Tabel KUR BRI Rp100 Juta September 2025 dengan Cicilan MurahCetak Rekor Tertinggi, Emas Antam Kini Dibanderol Rp2,044 Juta per Gram
Meski pada akhirnya harga BBM tetap dinaikkan, aksi ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki daya tawar terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sehari-hari.
4. Demo Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK
Pada September 2019, ribuan mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menolak Rancangan Undang-Undang KUHP serta revisi UU KPK.
RUU KUHP dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengurangi kebebasan sipil.
Sementara revisi UU KPK dianggap melemahkan lembaga antikorupsi yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar setelah Reformasi 1998. Selain menyuarakan aspirasi hukum, demo ini juga menunjukkan bahwa generasi muda masih konsisten mengawal jalannya demokrasi dan menolak setiap upaya pelemahan terhadap institusi pengawas.
5. Demo Tolak Omnibus Law
Ketika pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Oktober 2020, gelombang demo besar meletus di berbagai kota. Buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil bersatu menolak aturan tersebut.
Para demonstran menilai Omnibus Law lebih menguntungkan investor ketimbang pekerja. Selain itu, aturan ini juga dianggap berpotensi merusak lingkungan dan memperburuk kondisi buruh.
Baca Juga:Xiaomi Redmi Note 14 SE: HP Murah Rasa Premium dengan Fitur Lengkap6 Anime Ongoing Paling Seru yang Wajib Ditonton di September 2025
Uniknya, demo ini bukan hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga bergerak masif di media sosial.
Era digital membuat opini publik terbentuk lebih cepat, sehingga perlawanan terhadap UU ini menjadi salah satu gerakan rakyat terbesar di abad ke-21.