JABAR EKSPRES – Aksi demo serentak 1 September 2025 dipastikan akan digelar oleh sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah Indonesia.
Berdasarkan informasi yang beredar, aksi ini akan terpusat di gedung DPRD di tiap-tiap daerah serta di gedung KPK Jakarta.
Gerakan ini menjadi perhatian nasional lantaran membawa 11 tuntutan besar yang dinilai mewakili aspirasi rakyat terhadap kinerja DPR, pemerintah, hingga reformasi lembaga negara.
Baca Juga:Bikers Honda Meriahkan Trabas Merdeka 22 di KuninganSerentak Beras Murah Serbu 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, Warga Antusias!
Tidak hanya itu, aliansi mahasiswa BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga sudah menyerukan aksi solidaritas pada awal September 2025.
Aksi yang berlangsung pada Senin, 1 September 2025 ini diperkirakan melibatkan ribuan massa.
Tuntutan yang akan disuarakan tidak hanya menyangkut isu nasional, tetapi juga isu-isu daerah yang berkembang belakangan.
Beberapa daerah yang sudah menyatakan kesiapan aksi antara lain DIY, Palembang, Kalimantan Selatan, hingga Pati (Jawa Tengah).
Meski begitu, rencana aksi ini masih dapat menyesuaikan kondisi di lapangan.
11 Tuntutan Demo Serentak 1 September 2025
Berikut daftar tuntutan resmi yang akan dibawa massa aksi:
1.Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
2.Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai. KPK diminta mengaudit harta dan aset para anggota dewan.
3.Bebaskan pihak-pihak yang ditangkap saat aksi 25, 28, dan 29 Agustus 2025.
4.Reformasi DPR meliputi:
a.Audit transparan oleh lembaga netral.
b.Perampingan anggaran dan jumlah anggota DPR.
c.Penolakan mantan napi korupsi sebagai anggota DPR maupun BUMN.
d.Penghapusan fasilitas istimewa, termasuk pensiun seumur hidup.
Baca Juga:Silaturahmi dan Kongres PWI 2025: Satukan Langkah, Jaga Marwah PersKKN Universitas Bhakti Kencana Wujudkan BIOAKSI di Desa Mekarwangi
e.KPK wajib memeriksa seluruh anggota DPR, serta sidang DPR harus disiarkan secara transparan.
5.Turunkan gaji dan tunjangan DPR dengan batas maksimal 5 kali UMR, lengkap dengan laporan transparan.
6.Terapkan KPI kinerja DPR yang jelas agar anggota yang tidak produktif bisa dievaluasi dan diberhentikan.
7.Audit menyeluruh BUMN untuk memastikan profitabilitas, termasuk membuka peluang IPO bila diperlukan.
8.Batalkan rencana kenaikan pajak yang dinilai membebani rakyat.
9.Adili pembunuh Affan Kurniawan dengan hukuman seberat-beratnya, sekaligus meminta Presiden melengserkan Kapolri karena gagal melindungi rakyat.
10.Berikan standar gaji layak bagi seluruh guru di Indonesia.