Pemerataan Akses Listrik, Bahlil Targetkan Program Elektrifikasi Tercapai di 2029-2030

Pemerataan Akses Listrik, Bahlil Targetkan Program Elektrifikasi Tercapai di 2029-2030
Ilustrasi pemerataan akses listrik melalui program elektrifikasi desa-desa. (Dok. Pixabay)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan target pemerataan listrik dalam program elektrifikasi ke desa-desa dan dusun-dusun akan terpenuhi pada 2029-2030.

Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik, dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai 2029–2030. Itu harus selesai,” ujarnya dikutip Selasa (26/8/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Senin (25/8) itu, Bahlil bersama para menteri Kabinet Merah Putih membahas sejumlah program pemerintah yang tertunda untuk tahun 2025.

Baca Juga:Proyek PJU-PJL Telan Dana Milian Rupiah, Program Pemkot 'Bandung Caang' Hanya Wacana!Program “Bandung Caang Utama” Targetkan 21 Ribu PJU Baru, Nilai Investasi Capai Rp426,8 Miliar

Selain itu, Bahlil juga menyebut bahwa rapat terbatas itu membahas sejumlah rencana program yang perlu dijalankan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita bahas tentang ekonomi ya, terus program 2025 yang masih pending dan perlu diselesaikan. Kemudian bicara soal prospek 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Kemudian, terkait anggaran pengadaan listrik tersebut, Bahlil menegaskan bahwa hal itu akan didanai APBN. Untuk itu, kata dia, rencana program elektrifikasi tersebut telah masuk dalam RAPBN 2026, meskipun angkanya masih dihitung.

“Sudah dimasukkan anggarannya, dari APBN karena itu kan pelayanan masyarakat. Karena apa? Kami lapor Presiden, Pak Presiden ini urusan rakyat kecil, tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM itu juga menegaskan ketentuan terkait distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon. Yang pada tahun depan akan diberikan kepada masyarakat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

“Tahun depan iya (pakai NIK). Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kilo lah. Desil 8, 0, 10, saya pikir mereka dengan kesadaranlah (untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi, red.),” ujar Bahlil.

Adapun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pemerataan akses listrik terhadap seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan.

Baca Juga:Digitalisasi Meteorologi Pertanian Penting bagi Petani, Wamentan Sebut Ini Alasannya!Tunjangan Rumah Rp50 Juta Tuai Polemik, DPR RI : Agar Tak Bebani Negara

Hal itu disampapikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

0 Komentar