Optimis Bisa Tangani Krisis Pangan, Pemkot Bandung: Stok Aman!

Seorang petugas menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat bazar pangan murah di Kecama
Seorang petugas menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat bazar pangan murah di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Senin (11/8). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim pihaknya tengah mempersiapkan strategi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah potensi ancaman penimbunan dan spekulasi beras. Salah satu fokus utama adalah pengawasan ketat terhadap gudang-gudang penyimpanan beras yang tersebar di kota ini.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Kota Bandung sebagai salah satu pusat distribusi beras di Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas pasokan. Oleh karena itu, seluruh gudang beras yang ada—baik milik Bulog maupun swasta—harus terdata secara resmi dan transparan.

“Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang bermain dengan stok pangan, apalagi di tengah kondisi yang masih rentan secara ekonomi. Saat ini kami lakukan pendataan ulang terhadap seluruh gudang beras agar distribusi sesuai peruntukan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga:Cimahi Kekurangan Lahan Pertanian, Dispangtan Optimalisasi KWT untuk Ketahanan PanganGerakan Pangan Murah Bandung 2025 Digelar, Cukup KTP Bisa Beli Beras Murah Mulai Rp11.500

Ia menambahkan, jika ditemukan praktik penimbunan di luar gudang resmi, maka akan segera dilakukan penyelidikan hukum. Penegakan dilakukan secara tegas dengan melibatkan Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya.

“Spekulasi dan penimbunan beras itu ancaman nyata bagi ketahanan pangan kota. Kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan diam. Ada aturan, ada sanksi, dan pasti kita tindak tegas,” tegasnya.

Meski demikian, Farhan menyatakan bahwa kondisi stok beras di Kota Bandung saat ini masih dalam kategori aman, dengan ketersediaan mencukupi hingga enam bulan ke depan. Pemkot juga menetapkan ambang batas stok minimal selama empat bulan. Jika pasokan turun di bawah ambang tersebut, intervensi akan segera dilakukan.

“Stok kita aman untuk enam bulan. Tapi kita tetap siaga. Kalau mulai turun, pemerintah akan langsung tambah pasokan,” jelasnya.

Tak hanya soal distribusi, Pemerintah Kota Bandung juga menekankan pentingnya kemandirian pangan masyarakat. Melalui program “Buruan SAE Berteknologi”, warga diajak aktif menanam bahan pangan di lingkungan rumah, khususnya komoditas yang rentan fluktuasi harga seperti cabai dan bawang.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya bergantung pada pasar. Dengan Buruan SAE, warga bisa menanam kebutuhan pangan sendiri. Kita fasilitasi bibit unggul, teknologi pengelolaan, hingga pelatihan,” papar Farhan.

0 Komentar