Pecah! Sejumlah Kepala SMA SMK Swasta Bandung Cimahi Tolak Langkah Gugatan FKSS ke PTUN, Kini Dukung Demul

Pecah! Sejumlah Kepala SMA SMK Swasta Bandung Cimahi Tolak Langkah Gugatan FKSS ke PTUN, Kini Dukung Demul
Penyampaian sikap beberapa kepala sekolah swasta Bandung Cimahi. (Dok. Forum Kepala Sekolah Swasta Bandung)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Langkah Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat menggugat Gubernur Dedi Mulyadi (Demul) ternyata tak didukung seluruh sekolah swasta di Jabar. Kini sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Bandung dan Cimahi malah membelot, alias mendukung kebijakan penambahan rombel.

Sikap itu disampaikan Para Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah swasta di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Mereka kompak untuk mendukung penuh Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi.

Mereka juga berseberangan dengan langkah FKSS Jabar dan 7 organisasi lain yang kini tengah menempuh jalur hukum di PTUN. Namun tetap menghormati langkah itu.

Baca Juga:Berterima Kasih Digugat FKSS Jabar, Gubernur Demul Beberkan Keterlambatan Bangun SekolahPemprov Jabar Siap Hadapi Gugatan FKSS, Sekda: Kami Hormati dan Kami Persiapkan!

Komitmen itu disampaikan tegas oleh Ketua Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) SMA swasta, Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK swasta, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jumat (8/8). Dokumen pernyataan sikap itu juga telah disampaikan ke Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Asep Yudi Mulyadi.

Setidaknya ada lima poin yang disampaikan beriringan dengan sikap tersebut. Di antaranya mendukung implementasi nilai-nilai Pancawaluya untuk membentuk SDM unggul dan berkarakter. Lalu mendukung penuh pelaksanaan PAPS sebagai upaya mengurangi angka anak tidak sekolah.

Kemudian menolak gugatan FKSS Jawa Barat ke PTUN, serta mendorong mediasi antara FKSS Jawa Barat dan Pemprov Jabar. Namun mereka memberi garis bawah agar pelaksanaan PAPS dilakukan secara terstruktur, melibatkan sekolah swasta, dan dijalankan secara transparan.

Langkah itupun disambut baik Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII, Asep Yudi Mulyadi. “Kami apresiasi, tapi memang tengah ada dinamika dan kekhawatiran dari sebagian pihak,” cetusnya.

Asep menegaskan, tujuan utama kebijakan PAPS adalah memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang putus sekolah hanya karena kendala biaya atau tidak lolos seleksi. Tercatat data di wilayah kerja Cadisdik Wilayah VII, jumlah siswa putus sekolah jenjanng SMA/SMK tercatat 2.596 orang di Kota Bandung dan 493 orang di Kota Cimahi. (son)

0 Komentar