“Pemerintah kota tidak diwajibkan membeli kendaraan ini. Kita hanya memperkenalkan dan menunjukkan bahwa kendaraan seperti ini bisa menjadi alternatif ke depan,” ucapnya.
Menurut Asep, kendaraan tersebut ditujukan sebagai contoh bagi masyarakat, operator, atau bahkan swasta yang berminat ikut dalam transformasi transportasi berbasis listrik.
Di sisi lain, infrastruktur seperti SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) juga masih sangat terbatas di Bandung. Asep menegaskan bahwa adopsi kendaraan listrik perlu dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pengisian daya.
Baca Juga:Tak Layani Pemesan Bendera One Piece Meski Jadi Primadona Jelang HUT RI, Pedagang: Takut Melanggar HukumSemarak HUT ke‑80 RI, Pemkab Bogor Gelar Puluhan Kegiatan Meriah Selama Agustus
“Jangan sampai nanti kendaraan sudah dibeli, tapi SPKLU-nya tidak tersedia. Itu bisa jadi kendala,” katanya.
Kehadiran Angklung menjadi langkah awal yang penting menuju transformasi transportasi publik berbasis energi bersih. Namun, tanpa kejelasan skema pembiayaan, insentif, atau kemitraan publik-swasta, angkot pintar ini masih berjarak jauh dari implementasi massal. (Dam)
Reporter: Sadam Husen Soleh Ramdhani