Namun, di sisi lain, banyak masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak menyangka bahwa rekening mereka bisa diblokir hanya karena tidak aktif selama tiga bulan. Sejumlah pengamat keuangan mengingatkan bahwa prinsip kehati-hatian perlu diimbangi dengan transparansi. Bank perlu memastikan bahwa nasabah menerima notifikasi serta penjelasan yang jelas sebelum pemblokiran dilakukan.
Di sisi positif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan standar kepatuhan sistemik serta mendorong digitalisasi proses verifikasi identitas yang lebih akurat. Namun, jika komunikasi kepada publik lemah, perbankan bisa saja dituding melakukan pembatasan aset nasabah secara sepihak. Reputasi industri perbankan pun dapat terancam, terutama di tengah upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Pertanyaannya kini, apakah sistem yang ada telah siap menghadapi potensi ledakan ketidakpuasan publik jika proses reaktivasi rekening berjalan rumit? Sejauh mana pula akses informasi dapat dijamin bagi nasabah di wilayah yang masih minim digitalisasi?
Baca Juga:Review Game Upin & Ipin Universe Harga Rp650 Ribu Tapi Gagal Penuhi Janji DeveloperAvatar: Fire and Ash Hadirkan Visual Avatar 3 Spektakuler dan Antagonis Baru
Peningkatan pengawasan tentu merupakan langkah yang baik. Namun, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan asas keadilan serta kemudahan bagi nasabah yang selama ini telah taat pada ketentuan perbankan.
Kemudian kalau misalnya ternyata sudah terlanjur terblokir, apa ya yang harus dilakukan?
Bagi masyarakat yang rekeningnya telah dibekukan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendatangi kantor cabang bank terdekat dengan membawa dokumen lengkap, seperti e-KTP, buku tabungan, dan kartu ATM. Setelah itu, nasabah wajib mengajukan permohonan reaktivasi dan mengikuti proses verifikasi, termasuk klarifikasi terkait sumber dana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekening tersebut tidak terlibat dalam transaksi yang mencurigakan.
Jika diperlukan, nasabah juga dapat menghubungi langsung PPATK melalui email di pengaduan@ppatk.go.id, layanan call center di 195, atau WhatsApp resmi di 0821-1212-0195 untuk mengetahui status rekening dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Lebih dari itu, masyarakat dihimbau untuk melakukan langkah pencegahan sedini mungkin. Beberapa di antaranya adalah menutup rekening yang sudah tidak digunakan, melindungi informasi pribadi, serta segera melaporkan jika menerima transfer mencurigakan dari rekening yang tidak dikenal.