JABAR EKSPRES – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memaparkan sejumlah langkah-langkah mitigasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut disampaikan guna melindungi PMI yang menetap di area konflik antara Kamboja dan Thailand. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungannya ke Bengkulu, Senin (28/7/2025).
Karding mengatakan bahwa Kementerian P2MI telah membuat langkah mitigasi untuk PMI yang terdampak. “Kementerian P2MI membuat langkah-langkah mitigasi untuk pekerja-pekerja yang ada di Kamboja terutama akibat perang,” ujarnya, dilansir dari Antara News, Selasa (29/7/2025).
Dalam keterangan pers, Menteri P2MI tersebut mengatakan bahwa ada lebih dari 100.000 warga negara indonesia (WNI) yang menetap di Kamboja dan 80.000 WNI lainnya merupakan PMI. Tingginya jumlah tersebut, ditambah eskalasi konflik yang tidak terduga, menjadi perhatian serius bagi Kementerian.
Baca Juga:Liga Indonesia Tekan Jumlah Pemain Asing, Persib Siap TempurDe Ligt Serukan Kebangkitan, Manchester United Harus Lupakan Musim Kelam
Langkah awal yang diambil Kementerian adalah menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri. “Memetakan mana yang dalam keadaan riskan, rawan, itu segera kita evakuasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti banyaknya PMI yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja, tanpa menggunakan visa kerja yang sah.
“Walaupun saya ingin kasih tahu, pekerja-pekerja yang ada di Kamboja itu adalah dalam pandangan Kementerian P2MI, semua non-prosedural, karena mereka berangkatnya tidak pakai visa kerja. Yang kedua, kami tidak punya kesepakatan kerja sama negara dalam hal penempatan,” papar Karding.
Meski menghadapi hambatan tersebut, Karding menegaskan bahwa negara tetap berusaha untuk memberikan pertolongan evakuasi dan juga perlindungan yang optimal terhadap seluruh warganya.
“Tetapi yang namanya WNI dan dia bekerja, kita kan tidak boleh formalistik. Apapun itu menjadi tanggung jawab kami untuk kami lindungi, kami hadir di sana. Kita sudah melakukan langkah-langkah itu, tapi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” jelasnya.
Dalam upaya pencegahan jangka panjang, Kementerian P2MI juga akan membangun pusat edukasi khusus bagi masyarakat yang ingin menjadi PMI. Fasilitas ini akan berlokasi di Provinsi Bengkulu.
Program ini terdiri dari dua inisiatif utama yaitu, “Migrant Class” dan “Migrant Center”., yang akan berisikan edukasi mengenai cara menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang kemungkinan dialami oleh para migran di Bengkulu dalam mempersiapkan diri.