JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menggulirkan wacana kontroversial terkait penghapusan seluruh trayek angkutan kota (angkot) di wilayahnya.
Gagasan ini dinilai sebagai upaya modernisasi sistem transportasi publik yang sudah usang dan dianggap tak lagi relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat masa kini.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa sistem trayek angkot yang digunakan saat ini sebagian besar telah ada sejak tahun 1984 dan tidak mengalami pembaruan berarti.
Baca Juga:Tangani Dampak Bencana, Bupati Bogor Gerakkan Gotong Royong dan Tanam Ribuan PohonGeger di Ciampea! Bayi Laki-Laki Ditemukan Terbungkus Kantong Hitam di Tebing Sungai
Ia menyebut moda transportasi ini telah ditinggalkan masyarakat dan kalah bersaing dengan transportasi berbasis daring.
“Trayek angkot itu dari tahun 1984 tidak pernah diganti. Angkot, Anda lihat sendiri, nggak ada yang bagus sama sekali. Sudah ditinggalkan oleh masyarakat, dan sekarang masyarakat lebih senang menggunakan moda transportasi lain,” ujar Farhan dikutip Rabu (9/7).
Sebagai pengganti, Pemkot berencana mengubah sistem angkot menjadi layanan berbasis permintaan (on-demand service) serupa taksi online.
Namun, wacana ini mendapat tanggapan kritis dari pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono. Ia menilai langkah tersebut justru berisiko menambah masalah baru dalam sistem transportasi kota.
“Kalau ini dilakukan, berarti Bandung tidak lagi memiliki sistem angkutan umum. Ini merupakan kemunduran. Taksi online di berbagai kota seharusnya menjadi pelengkap, bukan menggantikan sistem angkutan umum yang sudah ada,” ujarnya saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (9/7).
Sony juga menekankan bahwa menghapus trayek angkot tanpa memberikan jaminan transportasi publik yang inklusif akan menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi digital, seperti aplikasi transportasi.
“Karena di dalam taksi online itu fungsi pemerintah tidak ada, sehingga akan berbahaya. Jadi menurut saya angkutan umum yang berbasis trayek harus tetap ada, jangan semuanya diganti menjadi model taksi online. Karena kalau semuanya diganti dengan model seperti taksi online, itu akan kasian kepada mereka yang tidak mempunyai akses, yang tidak bisa menggunakan aplikasi dan segala macam. Jadi ini kurang tepat solusi seperti itu,” ungkapnya.
Baca Juga:Kasih Waktu Sampai Jumat, API Jabar Bakal Demo jika Pergantian Nama RSUD Al Ihsan Tak DibatalkanBandung Dinobatkan Sebagai Kota Termacet di Indonesia, Ini Respons Tegas Satlantas Polrestabes
Sebagai alternatif, Sony menyarankan agar Pemkot Bandung meniru konsep JakLingko yang diterapkan di DKI Jakarta. Menurutnya, dengan dana sekitar Rp150 miliar yang disiapkan untuk program ini, Pemkot bisa mengembangkan sistem transportasi publik yang lebih modern namun tetap berbasis trayek.