JABAR EKSRPRES – Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat terus menyuarakan penolakan atas pergantian nama RSUD Al Ihsan. Pihaknya bakal menggelar aksi demo sampai Jumat (11/7).
API Jabar dan sejumlah tokoh masyarakat sengaja datang ke DPRD Jabar, Rabu (9/7). Mereka bertemu dengan Pimpinan DPRD.
Tujuan sama, yaitu menyuarakan penolakan atas kebijakan yang dibuat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Rombongan ditemui Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan dan Anggota Fraksi PKS Siti Muntamah.
Baca Juga:Bandung Dinobatkan Sebagai Kota Termacet di Indonesia, Ini Respons Tegas Satlantas PolrestabesProgram Magang ke Jepang Diperpanjang, Warga Jateng Diminta Segera Daftar!
Ketua API Jabar Asep Syaripuddin mengungkapkan, selain menyampaikan aspirasi secara lisan, pihaknya juga menitipkan surat penolakan kepada Pimpinan DPRD. Surat itu ditujukan ke Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Surat untuk Gubernur, kami minta disampaikan oleh Pimpinan DPRD,” katanya.
Asep melanjutkan, dalam pertemuan itu para Wakil rakyat juga mengakui bahwa tidak diajak komunikasi perihal pergantian nama RSUD di Kabupaten Bandung itu. Artinya memang inisiatif dari Gubernur Jabar.
Asep menegaskan, tuntutan dari pihaknya tetap sama, yakni menolak perubahan nama itu. “Kami minta Gubernur batalkan pergantian nama. Kami kasih waktu kalau sampai Jumat (11/7) tidak dibatalkan, pekan depan kami akan aksi masa, ” tegasnya.
Ia juga merespon terkait kasus korupsi yang diungkit Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. “Yang korupsi kan satu orang. Itu juga Pejabat Pemprov, Pak Wagub. Kalau gara-gara korupsi lalu ganti nama, seharusnya yang pertama ganti bukan RSUD tapi nama Provinsi Jabar, ” tegasnya.
Aspirasi Akan Diteruskan Langsung
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menyambut hangat penyampaian aspirasi tersebut. Pihaknya juga akan menindak lanjuti aspirasi itu.
“Surat ini akan kami teruskan langsung ke Gubernur Jabar bapak Dedi Mulyadi. Harapannya bisa menjadi pertimbangan, ” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Iwan menegaskan, fraksinya akan terus konsisten dalam menampung aspirasi masyarakat. Baginya aspirasi publik adalah kunci dalam menjaga nilai kemasyarakatan dan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umat. (son)