Degradasi Lahan di Wilayah Hulu Jadi Sinyal Penting Bagi Kota Bandung Terkait Ancaman Bencana

Ilustrasi: Degradasi lahan di wilayah Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
Ilustrasi: Degradasi lahan di wilayah Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perlu menaruh perhatian serius terhadap persoalan degradasi lahan yang terjadi di wilayah hulu kawasan Bandung Raya.

Sebab, kondisi ini merupakan sinyal penting terkait mitigasi bencana di wilayah perkotaan. Pasalnya, dampak dari kerusakan kawasan hulu berkontribusi besar terhadap potensi bencana di wilayah hilir, seperti banjir, longsor, dan kekeringan ekstrem.

Namun begitu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, kewenangan penuh untuk menangani kawasan hulu berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Baca Juga:Manchester United Diterpa Krisis Keuangan, Anggaran Belanja Pemain TerbatasBeri Keterangan Palsu, Pria Ditemukan Penuh Luka di TPU Cikadut Ternyata Bukan Korban Begal!

Dalam hal ini, ia menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah memberikan komitmen langsung untuk menuntaskan persoalan ini secara menyeluruh.

“Itu mah kewenangan 100 persen di Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah berjanji akan ngeberesin ya. Kita tinggal siap-siap di bawah aja,” ujar Farhan saat ditemui pada Kamis (3/7).

Kota Bandung sendiri secara geografis berada di wilayah hilir dari beberapa daerah hulu utama di Cekungan Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Cianjur.

Kerusakan lahan di hulu, termasuk alih fungsi kawasan resapan air, pembukaan lahan ilegal, dan maraknya pembangunan tanpa kontrol tata ruang, telah menambah risiko bencana di wilayah hilir.

Banjir yang kerap melanda kawasan-kawasan seperti Dayeuhkolot, Gedebage, Antapani, hingga Sukajadi tak bisa dilepaskan dari buruknya kondisi hulu yang tidak lagi mampu menyerap dan mengatur aliran air secara alami.

“Mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Karena emang gak bisa sendirian sih. Kita mesti rame-rame menyelesaikan. Gitu kira-kira,” tambah Farhan.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meski Pemkot Bandung tidak memiliki otoritas langsung atas kawasan hulu, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, menjadi kunci untuk mengatasi problem ekologi ini secara sistemik.

Baca Juga:Susi Beri ‘Wejangan’ ke Dedi Mulyadi, Harus Ada Subsidi Penerbangan untuk Hidupkan Kertajati!Tambang Emas Ilegal Gunung Wangun Bogor Makan Korban Jiwa, Satu Orang Tewas Tertimbun Longsor

Dengan janji dari Gubernur untuk segera menyelesaikan persoalan ini, Pemkot Bandung menyatakan siap mendukung dari sisi hilir termasuk dengan memperkuat infrastruktur pengendali banjir, meningkatkan kapasitas drainase, serta kampanye kesadaran lingkungan di tengah masyarakat.

Farhan berharap agar pendekatan terhadap penanganan bencana ke depan tidak lagi bersifat parsial dan sektoral.

0 Komentar