JABAR EKSPRES – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat kembali menjadi sorotan publik, setelah sebelumnya viral karena keluhan masyarakat terhadap layanan pasien BPJS, kini rumah sakit milik Pemkot Cimahi itu kembali disorot menyusul kematian seorang pasien BPJS yang diduga tak mendapatkan penanganan optimal.
Direktur RSUD Cibabat, dr. Sukwanto Gamalyono, mengakui bahwa ini bukan kali pertama rumah sakit yang dipimpinnya menghadapi sorotan publik.
“Setiap ada kejadian atau kasus seperti ini memang kami selalu audit,” ujar Sukwanto saat ditemui din RSUD Cibabat, Rabu (2/7/2025).
Baca Juga:Pelayanan Amburadul, Wali Kota Cimahi Ancam Evaluasi Manajemen RSUD CibabatKunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kertajati Anjlok?
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penanganan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.
Namun, klaim tersebut tak serta-merta menjawab pertanyaan publik yang berkembang, terutama terkait dugaan adanya diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS.
“Yang dari BPJS itu juga sudah kami tangani semuanya. Pasiennya pasien UHC, ya. Jadi itu tidak kita permasalahkan,” jelasnya.
Sukwanto menyebut, tindakan medis sudah dilakukan, termasuk tindakan pengeluaran cairan lambung, dan saat ini pasien yang sebelumnya viral disebut-sebut sudah berada dalam penanganan IRSAS (Instalasi Rawat Sehari) dan menunggu jadwal operasi elektif.
Meski demikian, ia mengakui bahwa persepsi publik kerap berbeda. “Memang seolah-olah kok nggak diapa-apakan pasien BPJS. Padahal, sudah kita lakukan semuanya,” ujarnya lagi.
Sukwanto juga mengaku telah memberikan penekanan kepada seluruh tenaga medis, baik di IGD maupun di ruang rawat inap, untuk selalu menjalankan tugas sesuai SOP.
Namun ia juga tak menampik bahwa dengan jumlah pasien yang dirawat mencapai lebih dari 300 per hari, kesalahan atau keluhan tak bisa sepenuhnya dihindari.
Baca Juga:DOB Cirebon Timur Tinggal Kesimpulan, Perluasan Cimahi Dibahas DPRD JabarMasabodo Krisis Karst Citatah, Suara Pengusaha Tambang Lebih Nyaring di Telinga DPRD KBB
“Walaupun kita sudah merawat sehari 332 kamar, pasti ada satu-dua kasus seperti ini. Tapi itu bukan pembenaran, ini tetap harus jadi perhatian kami,” katanya.
Persoalan lain yang kerap dikaitkan dalam isu pelayanan BPJS di rumah sakit pemerintah adalah ketersediaan obat. Sukwanto pun mengungkap fakta bahwa RSUD Cibabat memang mengalami tekanan dalam hal pengadaan obat-obatan.
“Kita punya jatah anggaran Rp40 miliar untuk belanja obat dan kebutuhan lainnya. Tapi pasien yang datang ke kami itu banyak yang bukan pasien level satu, sehingga kebutuhan obat jadi sangat tinggi,” kata Sukwanto.