JABAR EKSPRES – Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat menolak rencana penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri.
Kebijakan itu dikhawatirkan akan bakal memperparah kondisi sekolah swasta yang kini sudah mengalami penurunan jumlah siswa.
Desakan itu disampaikan oleh Ketua FKSS Jabar Ade D. Hendriana, Minggu (29/6). Ia menguraikan, kebijakan itu bakal memberatkan, khususnya bagi sekolah swasta di Jabar.
Baca Juga:Nasib Bangunan SMKN 1 Cijeungjing, dari Niat Mulia Meluncur ke Ranah HukumGada Membaca dan IJTI Cetak Jurnalis Warga Baru lewat Workshop Jurnalistik
“Kami telah berkomunikasi dengan Mendikdasmen terkait hal itu, kami juga akan bersurat secara resmi,” jelasnya.
Menurut Ade, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah yang tergabung dalam FKSS Jabar.
Forum tersebut telah bersepakat untuk menolak rencana terkait penambahan kuota rombel sekolah negeri dari 36 menjadi 50 siswa per kelas.
Hal itu bukan tanpa alasan. Namun juga demi keberlanjutkan pendidikan di Jabar. “SPMB sekolah swasta di Jabar sampai selasa (24/6), rata-rata baru terisi 30 persen,” jelasnya.
Ade juga curiga adanya skema terstruktur terkait SPMB ke sekolah negeri, misalnya terkait rencana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) atau Unit Sekolah Baru (USB) sekolah negeri pada tahun ini.
“Kami mendorong ada revisi terkait Permendikbudristek No 42 tahun 2023. Implementasinya tidak sesuai dengan permen itu sendiri,” tuturnya.
Dikatakan Ade, penambahan rombel menjadi 50 siswa itu bakal berdampak sistemik. Mulai dari penurunan mutu pendidikan, guru sertifikasi yang kekurangan jam mengajar hingga persoalan eksistensi sekolah swasta.
Baca Juga:Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang Hingga 30 September, Opsen PKB Dongkrak PADOTW BREAK OUT DAY 2025 Guncang Cirebon! Musisi Lokal Bersinar, Kompetisi Games Bikin Panas Suasana
“Banyak sekolah swasta potensi tutup. Itu kan bakal berdampak pada guru dan karyawan juga,” bebernya.
Ade berpendapat, semangat pemerataan pendidikan yang dicanangkan Pemprov itu baik. Tapi aspek teknis di lapangan perlu juga diperhatikan lebih detail. Misalnya keberadaan sekolah swasta yang turut membantu hadirnya pendidikan layak di Jabar.
“Masih banyak sekolah swasta yang berperan untuk mencegah anak putus sekolah. Ini perlu diperlakukan adil juga,” jelasnya.
Menurut Ade, sekolah swasta tutup bukan karena tidak berkualitas. Namun karena tidak diberi ruang untuk bersaing. “Ini kan merugikan kualitas pendidikan di Jabar sendiri,” singgungnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto sempat mengungkapkan, penambahan rombel itu juga telah dikomunikasikan dengan Kementerian terkait. Rencananya memang bakal diterapkan tahun ini. Penerapannya juga khusus pada sekolah tertentu.