JABAR EKSPRES – Kementerian Pendidikan Jepang berencana membatasi bantuan biaya hidup bagi mahasiswa program doktoral hanya untuk warga negara Jepang, berdasarkan usulan yang disampaikan dalam pertemuan panel pada Kamis (26/6).
Kebijakan ini muncul setelah munculnya perdebatan di parlemen terkait proporsi besar mahasiswa asing yang menerima bantuan keuangan dari dana publik.
Dalam proposal tersebut, subsidi biaya hidup tahunan senilai antara 1,8 juta yen (sekitar Rp201,9 juta) hingga 2,4 juta yen (sekitar Rp269,1 juta) tidak akan lagi diberikan kepada mahasiswa asing mulai tahun fiskal 2027, dengan catatan kebijakan ini harus mendapatkan persetujuan dari komite terkait.
Baca Juga:5 Tablet 2 Jutaan Terbaik dan Populer di Tahun 20257 Identitas Lord Ravager: Pengancur Alam Semesta di HSR
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi menunjukkan bahwa pada tahun fiskal 2024, sebanyak 10.564 mahasiswa menerima subsidi tersebut. Dari jumlah itu, 4.125 orang atau sekitar 39 persen adalah mahasiswa internasional, dan 76 persen di antaranya berasal dari Tiongkok (sekitar 3.151 orang).
Isu ini sebelumnya sempat dibahas dalam sesi parlemen pada bulan Maret, ketika seorang anggota parlemen menyarankan agar subsidi biaya hidup tersebut hanya diberikan kepada warga negara Jepang sebagai prioritas.
Program subsidi ini pertama kali diluncurkan pada tahun fiskal 2021, bertujuan untuk mendorong lebih banyak mahasiswa Jepang melanjutkan studi doktoral dengan memberikan bantuan untuk biaya hidup dan riset mereka.
Dalam dokumen usulan yang disampaikan panel, dijelaskan bahwa kebijakan baru ini dimaksudkan untuk menenangkan kekhawatiran mahasiswa Jepang tentang kondisi keuangan mereka, agar lebih banyak dari mereka bersedia menempuh pendidikan doktoral.
Usulan tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian besar mahasiswa asing saat ini membiayai studi mereka secara mandiri.
Meski subsidi biaya hidup akan dihentikan bagi mahasiswa asing, mereka tetap akan bisa mengakses dukungan dana riset hingga 1,1 juta yen per tahun (sekitar Rp123 juta) melalui program yang sama.*