“Kita padankan data dari Dinsos. Yang biasanya menerima bansos, itu juga yang kami bantu SPP-nya,” sambung Heni.
Terkait isu kesalahan sistem dalam proses seleksi siswa baru, Heni pun meminta maaf kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf atas kekeliruan sistem. Tapi insyaallah tidak ada yang dirugikan. Yang sebelumnya merasa diterima tapi ternyata tidak, itu karena sistem menunjukkan dia memang tidak lolos,” jelasnya.
Baca Juga:Papan Reklame Setinggi 3 Meter Roboh di Baleendah, Arus Lalu Lintas Sempat MacetJalan Ambles di Depan Kantor Wali Kota Cimahi, Diduga Akibat Drainase Tersumbat dan Hujan Deras
Ia menegaskan pentingnya menjaga keadilan bagi seluruh siswa. Kalau pihaknya tetap menerima yang tidak seharusnya diterima, itu sama saja mengambil hak siswa lain yang layak. Jadi kami harus sesuaikan dengan sistem yang benar.
Heni juga menyampaikan bahwa masukan masyarakat, terutama terkait regulasi bagi warga luar Cimahi yang ingin bersekolah di kota ini, menjadi catatan penting bagi evaluasi tahun depan.
“Kita akan pertimbangkan masukan masyarakat. Tapi prinsipnya, prioritas tetap warga Cimahi. Jumlah sekolah terbatas, sementara penduduk kita padat,” katanya.
Soal syarat kartu keluarga minimal satu tahun yang kerap dikeluhkan warga, Heni mengakui bahwa itu merupakan ketentuan nasional.
“Itu dari Kementerian. Tapi kami akan teruskan aspirasi warga agar ke depan bisa lebih fleksibel, mungkin cukup enam bulan atau bahkan kurang,” pungkasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Cimahi akan melakukan evaluasi untuk kebijakan yang berada dalam kewenangan daerah, dan akan menyampaikan aspirasi untuk aturan yang menjadi wewenang pusat.
“Kami akan teruskan ke Kementerian Pendidikan agar tahun depan tak ada lagi kendala seperti ini,” tandas Heni. (Mong)