JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Subhan, mempertanyakan update langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait rencana pembebasan lahan pembangunan akses pengganti Jalan Saleh Danasasmita di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.
Dirinya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan ekspose terhadap kajian lahan yang rencananya akan dibebaskan untuk dibangun menjadi trase baru dari Batutulis menuju Cipaku.
Menurut dia, hal itu harus dilakukan sebelum lahan tersebut dibebaskan. Sebab, sambung dia, kontur tanah di seputaran Jalan Saleh Danasasmita termasuk labil.
Baca Juga:Jet Komersial Bisa Kembali Mendarat di Bandara Husein, Asal Regulator Pusat Beri IzinSorot Gedung Pasar Cihaurgeulis yang Sempat Mangkrak, Erwin: Harus Cepat Diisi!
“Harus ada ekspose terlebih dahulu apakah lahan itu layak dibebaskan dan dibangun untuk dijadikan akses jalan atau tidak,” kata Subhan dikutip Rabu (25/6).
Dirinya mengkhawatirkan bila nantinya kajian tak dilakukan dengan komprehensif, maka peristiwa longsor seperti di Jalan Saleh Danasasmita akan kembali terulang.
“Harus dipastikan kondisi tanah, apakah disana layak dibangun atau tidak. Jangan sampai buang-buang anggaran,” tegas Subhan.
Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kemampuan anggaran Pemkot Bogor untuk membebaskan lahan tersebut.
Sebab, berdasarkan informasi yang didapatnya Pemkot Bogor mesti merogoh kocek hingga Rp45 miliar hanya untuk melakukan pembebasan lahan.
“Anggarannya sampai Rp45 miliar, itu bukan jumlah yang sedikit,” sebut Subhan.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, mengatakan tahapan yang saat ini sedang dijalankan adalah persiapan Feasibility Study (FS) kemudian Detail Engineering Design (DED).
Baca Juga:Belum Resmi Ditutup, Bandara Husein Sastranegara Tetap Beroperasi dengan Rute TerbatasSPMB Cimahi Kacau Gara-Gara Server, DPRD: Bukan Main Mata, Ini Murni Teknis!
“FS sedang berproses diharapkan juga DED selesai akhir bulan ini. Setelah itu siap kami akan mengajukan terkait beberapa dokumen yang nanti akan dilakukan oleh instansi terkait seperti nilai appraisal, analisis dampak lalu lintas (amdalalin), lingkungan dan sebagainya itu akan disiapkan,” terangnya.
Terkait anggaran pengadaan tanah saat ini rencananya akan menggunakan anggaran dari APBD Kota Bogor dan APBD Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan untuk proses pembangunan, pihaknya sudah bertemu dengan Wakil Menteri PU yang rencananya akan menggunakan anggaran Inpres daerah 2025 yang bersumber dari Kementerian PU.
Esti, sapaannya, menambahkan setelah semua proses selesai maka pembangunan pun bisa segera dilaksanakan.