JABAR EKSPRES – Puluhan massa yang didominasi mahasiswa Papua tergabung dalam Front Rakyat Anti Investasi dan Militerisme menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (16/6) siang.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap kehadiran militer dan berbagai bentuk investasi di tanah Papua yang dinilai sebagai penyebab krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada peserta aksi dan pengguna jalan, massa menyampaikan sembilan tuntutan. Pertama, penarikan seluruh personel militer TNI-Polri, baik organik maupun non-organik, dari Papua Barat.
Baca Juga:77 Kasus PMI Ilegal Terungkap di Bandung Barat, Disnakertrans: Mereka Tergiur Janji CaloUsai Dilantik, Kadisdik Kota Bandung Langsung Agendakan Konsolidasi dan Kawal Ketat Pelaksanaan SPMB
Kedua, penghentian eksploitasi sumber daya alam dan penutupan seluruh perusahaan yang beroperasi di sana seperti BP, LNG Tangguh, MNC, MIFEE, Blok Soba, Blok Wabu, Blok Weiland, dan Blok Warin, yang dinilai terlibat dalam kejahatan kemanusiaan.
Tuntutan ketiga mencakup pencabutan UU TNI dan penolakan terhadap RUU Polri serta RUU Penyiaran yang dianggap tidak memihak rakyat. Keempat, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertanggung jawab dalam proses penentuan nasib sendiri rakyat Papua secara adil dan demokratis.
Selanjutnya, massa meminta agar ruang demokrasi dibuka selebar-lebarnya dan akses jurnalis nasional maupun internasional ke Papua Barat dijamin. Mereka juga menolak Otonomi Khusus Jilid II, Daerah Otonomi Baru (DOB), serta regulasi yang dinilai sebagai produk kolonial seperti Omnibuslaw, KUHP, UU ITE, dan UU Minerba.
Tuntutan lainnya adalah penghentian kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan terhadap rakyat Papua; pengusutan dan pengadilan pelaku pembunuhan Tobias Silak serta korban lainnya; serta desakan untuk menghentikan intimidasi terhadap jurnalis, termasuk pengungkapan pelaku teror bom molotov ke kantor Jubi.
Salah satu orator dalam aksi menyebut bahwa investasi yang dipaksakan pemerintah tidak hanya terjadi di Papua. “Di Aceh ada rencana memasukkan investasi, termasuk di Kalimantan, Sumatera, Ambon hingga Papua,” jelasnya.
“Artinya hutang negara Indonesia sangat meningkat. Jadi mau atau tidak, negara sedang memaksakan investasi masuk,” sambung seorang orator tersebut.
Dia menegaskan, langkah selanjutnya akan dilakukan bila tidak ada tanggapan dari pemerintah. Massa aksi akan turun lagi dan menyampaikan kepada DPRD Jabar dan pengguna jalan, Front Rakyat Anti Investasi dan Militerisme akan datang dalam jumlah lebih anyak lagi.