Mangkraknya Proyek Normalisasi Drainase Cerminan Kegiatan Tak Terencana, Kinerja DPUTR Kabupaten Bandung Dipertanyakan

Proyek normalisasi drainase oleh DPUTR di wilayah Desa Rancaekekwetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung mangkrak bahkan tak ada papan informasi dan tidak ada aktivitas pekerja. (Yanuar/Jabar Ekspres)
Proyek normalisasi drainase oleh DPUTR di wilayah Desa Rancaekekwetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung mangkrak bahkan tak ada papan informasi dan tidak ada aktivitas pekerja. (Yanuar/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Proyek normalisasi drainase yang berlokasi di wilayah Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dinilai merugikan masyarakat karena mangkrak cukup lama.

Proyek normalisasi drainase di Jalan Raya Rancaekek-Majalaya, tepatnya wilayah RW 09 dan RW 22 Desa Rancaekek Wetan itu, digarap sejak awal Maret 2025 lalu, namun sampai saat ini aktivitasnya terhenti alias terbengkalai.

Pemerhati Sosial sekaligus Aktivis Kebijakan Publik, Dicky Winandi mengatakan, proyek normalisasi drainase di Rancaekek Wetan dinilai sebagai cerminan kegiatan tak terencana.

Baca Juga:Wakil Wali Kota Cimahi Dorong Kolaborasi dengan Kementerian Soal PerpustakaanTingkatkan Ekonomi, 30 Persen Ruang Publik Dialokasikan Bagi UMKM

“Permasalahan proyek-proyek mangkrak yang ada bertebaran di Kabupaten Bandung, salah satunya drainase di wilayah Rancaekek itu mengakibatkan terganggunya perekonomian warga,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (16/6).

Dicky menerangkan, dampak negatif dari mangkraknya suatu proyek, selain berpengaruh terhadap perputaran ekonomi yang terkendala, juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial hingga keselamatan.

“Aktivitas ekonomi masyarakat sekitar menjadi terganggu, kemudian orang berkendara agak terhambat, bahkan paling fatalnya ketika malam itu bisa menyebabkan insiden atau kecelakaan,” terangnya.

Selain dinilai membahayakan warga hingga pengendara, mangkraknya proyek normalisasi drainase tersebut juga cukup merusak estetika. Pasalnya, saluran air yang sudah dibongkar dibiarkan hingga terkesan kumuh.

Dicky menjelaskan, selain memberikan dampak dari sisi soisal, proyek mangkrak juga dapat berdampak negatif dari segi materil.

“Negara dirugikan secara materi dan non-materi, karena yang namanya proyek pemerintah itu ada yang namanya perencanaan awal dan pemeriksaan akhir,” jelasnya.

Dicky memaparkan, dilihat dari sosial masyarakat, proyek yang dilakukan pemerintah perlu pengkajian serta perecanaan yang matang.

Baca Juga:Gantungkan Harapan pada GIIAS 2025, Penjualan Industri Otomotif AnjlokLapas Sumedang Lakukan Razia ke Kamar Tahanan, Temukan Domino hingga Korek Api

Tujuannya, supaya aktivitas pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan kecemburuan sosial, antara warga di wilayah yang berbeda.

“Tentu berdampak sosial tinggi, karena bisa jadi di wilayah lain A betul-betul membutuhkan normalisasi drenase tapi tidak mendapatkannya,” papar Dicky.

“Sedangkan wilayah yang tidak urgent atau tidak terlalu genting, misal gak ada banjir tapi drainasenya dinormalisasi. Pengkajian dan perencanaan sangat penting” lanjutnya.

Melalui pantauan Jabar Ekspres di lokasi, proyek yang katanya akan menormalisasi drainase, baru sebatas mengbongkar jembatan-jembatan di atas saluran air baik ke toko, kios, bengkel, material, rumah di pinggir jalan atau pun akses masuk menuju gang pemukiman.

0 Komentar