Menurut Maulana, kebijakan publik tidak cukup hanya mengandalkan perasaan, tapi juga harus diambil dengan keilmuan, pemahaman hingga pengkajian yang jelas.
“Intuisi itu subjektif, bersifat rasa. Ia mungkin berguna untuk keputusan pribadi, tapi tidak untuk kebijakan publik yang menyangkut umat. Termasuk soal usulan Mamaos ini,” imbuh Maulana.
Dia juga mengingatkan, agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat dapat bersikap objektif dalam menyikapi usulan tersebut.
Baca Juga:Dua Tangki Biodigester di Pasar Gedebage Masuk Tahap Akhir, Operasi 21 Juni MendatangDedi Mulyadi Sindir Tren Ngaji Instan: Cepat Wisuda, Tapi Tak Tertanam di Hati
“Sebagai pejabat Kemenag, tentu paham betul bagaimana posisi Al-Qur’an dalam Islam. Jangan hanya mengiyakan demi menyenangkan pimpinan,” pungkas Maulana. (Bas)