“Pengadaan ini justru untuk mengefisienkan belanja penggandaan berkas yang setiap tahun cukup besar. Dengan tablet, semua dokumen bisa diakses secara digital,” ujar Rony saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
Menurut dia, penggunaan tablet diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anggota dewan terhadap dokumen fisik, yang selama ini tidak hanya menyita anggaran penggandaan, tetapi juga berpotensi tercecer dan menghambat efisiensi kerja.
“Ini bukan iPad, tapi tablet Samsung. Anggarannya Rp850 juta setelah pajak. Ini sudah direncanakan sejak 2024, dianggarkan tahun ini, dan pengadaannya untuk mendukung efisiensi kerja serta digitalisasi dokumen,” tambahnya.
Baca Juga:Komisi IV: Pemkot Bandung Memungkinkan Gratiskan Sekolah SwastaCegah Penumpukan, Pemkot Bandung Atur Distribusi Daging Kurban
Saat ini, lanjut Rony proses pengadaan masih berada pada tahap pengecekan kesesuaian barang yang tersedia di katalog digital pemerintah (E-katalog).
“Tahapan itu merupakan bagian dari mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengedepankan transparansi serta efisiensi,” katanya.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap belanja-belanja pemerintahan daerah, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran secara nasional.
Banyak pihak menilai, kebijakan pengadaan perangkat elektronik bernilai tinggi saat kondisi keuangan negara sedang dibatasi, bukan langkah yang tepat.
Meski demikian, Rony menegaskan, tetap melanjutkan program tersebut dengan alasan perencanaan telah dimulai sejak 2024 lalu dan sudah masuk dalam struktur anggaran tahun berjalan
“Pengadaan ini sudah direncanakan dan dibahas sejak tahun lalu. Jadi bukan program mendadak,” tandasnya.
Sekedar diketahui, pemerintah pusat memang tengah mendorong Pemda maupun Pemkot di berbagai wilayah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.
Baca Juga:Idul Adha 1446 H: Sapi Kurban Presiden Prabowo Disalurkan ke 650 Penerima di Banjar36 Sapi Kurban Presiden RI Dibagi di Jateng, Sekda: Bentuk Apresiasi Peternak Lokal
Namun, pengadaan perangkat digital untuk pejabat publik sering kali dipertanyakan urgensinya dan prioritas penggunaan anggaran sebesar itu di tengah kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Pengadaan tablet yang menelan anggaran sebesar Rp850 juta ini dilakukan melalui skema E-katalog dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Proses pengadaan tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2025. (Wit)