“Tidak boleh ada lagi anak putus sekolah hanya karena tak mampu bayar. Negara wajib hadir sepenuhnya untuk menjamin hak pendidikan,” jelasnya.
JPPI turut mendesak pemerintah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan pihak sekolah agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
Ubaid menegaskan bahwa pemahaman menyeluruh tentang hak dan kewajiban baru ini adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan.
Baca Juga:Komisi V Bakal Kawal Pelaksanaan SPMB, Dorong Perkuat SosialisasiBanjar Perkuat Komitmen Bersih dari Pungli
Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat pemersatu bangsa dan jaminan keadilan sosial.
Menurut JPPI, momentum ini adalah peluang emas untuk membenahi sistem pendidikan nasional agar lebih inklusif dan berpihak pada anak-anak Indonesia.
“Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus dimulai sekarang. Tidak boleh lagi ada cerita tentang ijazah ditahan atau siswa dikeluarkan karena tidak mampu membayar. Pendidikan adalah hak, bukan beban. Dan itu harus dijamin oleh negara,” tutup Ubaid.