JABAR EKSPRES – Warga Sukaraja Kabupaten Bogor, mengeluhkan bekas longsoran yang tak kunjung ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Seperti disampaikan Aldi Renaldi (24), salah satu warga Jalan Babakan Tumas, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
“Ini longsor udah dari awal puasa (ramadan), tapi tidak ada respons dari pemerintah setempat,” ujarnya kepada Jabar Ekspres beberapa waktu lalu.
Bahkan, kata dia, bekas longsoran tersebut berdampak pada sejumlah rumah warga hingga tidak memungkinkan untuk dihuni, lantaran pondasi rumah-rumah tersebut tergerus oleh aliran air.
Aldi juga menuturkan bahwa jarak longsoran ke pemukiman warga hanya 3-5 meter, sehingga dikhawatirkan akan semakin melebar jika bekas longsoran tidak kunjung ditangani.
BACA JUGA:Miris! Pemkab Bogor Nekat Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran
“Jarak longsoran ke rumah warga yang lain kurang lebih 3-5 meter. Terus struktur tanahnya labil, jadi setiap keinjak atau keguncang, longsor lagi tanahnya.
Menurutnya, warga telah melaporkan kejadian tersebut, namun demikian hingga saat ini tidak ada tindakan lebih lanjut. Baik dari pemerintah setempat hingga Pemkab Bogor.
“Awalnya ada orang desa datang, janjinya beres lebaran (Idulfitri), tetapi hingga saat ini tidak ada pergerakan,” tutur Aldi.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baru saja membagikan mobil dinas baru, berjenis Jeep Suzuki Jimny kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ironisnya, bagi-bagi mobil mewah yang dilakukan oleh Pemkab Bogor ini dilakukan di tengah efisiensi anggaran, serta adanya warga mengeluhkan bekas longsoran yang tidak kunjung ditangani.
BACA JUGA:Pemkab Bogor Bakal Bangun SMP Negeri di Desa Malasari
Melansir Jabarekspres.com, Rabu (7/5/2025), pembagian kendaraan dinas itu diberikan dalam rangka menyokong operasional pejabat Pemkab Bogor.
“Yang baru datang satu, satu lagi menyusul. Mobil ini penunjang kegiatan operasional kami di Kabupaten Bogor,” kata Kepala Satpol-PP, Cecep Imam Nagarasid kepada wartawan, Senin (6/5).
Menanggapi hal itu, Aldi menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Pemkab Bogor saat ini tidak seharusnya dilakukan. Mengingat masih banyak wilayah di Kabupaten Bogor yang memerlukan perbaikan.
