Menariknya, Kim Jong-un telah memperkenalkan kebijakan pemberian rumah gratis bagi warga di Pyongyang sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra pemerintahannya. Rumah-rumah modern ini dibangun untuk para pekerja terampil, ilmuwan, dan warga berprestasi.
Program ini dilaporkan sebagai langkah untuk meningkatkan loyalitas terhadap rezim serta memberikan citra positif kepada dunia internasional. Namun, sebagian besar rakyat yang tinggal di luar Pyongyang masih menempati rumah-rumah sederhana tanpa fasilitas modern.
Sistem Sosial dan Diskriminasi
Salah satu hal yang membuat Korea Utara begitu unik adalah sistem sosial yang disebut songbun. Sistem ini membagi rakyat ke dalam tiga kelas utama: kelas inti, kelas netral, dan kelas bermusuhan. Kelas sosial ini menentukan hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga akses terhadap makanan. Jika seseorang berada di kelas sosial rendah, kehidupannya akan penuh dengan kesulitan.
Baca Juga:5 Uang Kuno Kertas Paling Mahal yang Bisa Dijual Sampai Rp100 JutaTukarkan Uang Koin Rp1.000 Sawit dan Rp500 Melati Bisa Seharga Jutaan Rupiah
Yang lebih ironis, status ini diwariskan secara turun-temurun. Saat krisis kelaparan pada tahun 1990-an, banyak desa yang dihuni oleh masyarakat kelas bawah diabaikan sepenuhnya oleh pemerintah. Mereka tidak mendapatkan suplai makanan, yang menyebabkan ribuan orang meninggal karena kelaparan.
Hingga kini, sangat sulit bagi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya di Korea Utara. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa pengaruh songbun mulai mengalami sedikit perubahan, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di kota-kota besar seperti Pyongyang.
Dengan munculnya pasar gelap dan perdagangan informal, beberapa orang dari kelas rendah berhasil memperoleh kekayaan dan secara tidak resmi meningkatkan status sosial mereka.
Meski demikian, perubahan ini masih sangat terbatas dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Bagi sebagian besar rakyat Korea Utara, sistem songbun tetap menjadi tembok besar yang membatasi kehidupan dan masa depan mereka.
Pemerintah Korea Utara secara resmi membantah keberadaan kamp kerja paksa. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai propaganda dari negara-negara Barat yang bertujuan merusak citra Korea Utara.
Fasilitas yang oleh pihak luar disebut sebagai kamp tahanan, menurut pemerintah Korea Utara, sebenarnya merupakan pusat rehabilitasi bagi individu yang melanggar hukum. Di tempat tersebut, mereka diklaim diajarkan keterampilan baru dan diberi kesempatan untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.