JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mendorong agar ada pelibatan Pemprov atau Gubernur dalam perizinan penggunaan lahan di wilayah Jabar, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah Bogor maupun Kabupaten Bogor Bandung Barat.
Hal itu diungkapkan selepas pihaknya menggelar rapat gabungan dengan sejumlah pihak, Selasa (15/4). Beberapa pihak yang dimaksud mulai dari Satpol PP Jabar, DPMPTSP Jabar, Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani Jabar Banten, PTPN II Jabar, Walhi.
Lalu perwakilan sejumlah perusahaan yang sempat tersorot terkait kasus alih fungsi lahan, mulai dari PT Jaswita Jabar, PT Eigerindo Multi Produk Industri, hingga Bobocabin Gunung Mas Puncak Bogor.
Baca Juga:Disdukcapil Kota Cimahi Genjot Pendataan Penduduk Pindahan dan Non PermanenPOGI Siap Tindaklanjuti Dokter yang Lakukan Pelecehan di Garut
“Jadi bukan hanya pada bangunan yang telah ditertibkan atau disegel, tapi ini untuk di seluruh wilayah Jabar, di 27 kabupaten atau kota yang terjadi alih fungsi lahan,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, rapat itu juga untuk bahan DPRD Jabar menyusun bersama-sama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ono juga mendorong terkait pelibatan pemprov atau gubernur dalam perizinan yang terkait atau potensi alih fungsi lahan. Karena dari beberapa perusahaan yang hadir memiliki klain dan argumentasi bahwa telah menempuh perizinan sebagaimana mestinya.