“Tadi semuanya (perusahaan.red) merasa telah menempuh perizinan yang keluarkan Pemerintah Kabupaten atau Kota, tapi Pemprov Jabar tidak tahu terkait hal tersebut. Jadi menurut kami perlu mengkoordinasikan seluruh peraturan perundangan-undangan terutama terkait perizinan alih fungsi untuk keterlibatan Gubernur. Saya yakin ada beberapa perizinan yang tidak sesuai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota,”tuturnya.(son)
Wakil Ketua DPRD Jabar Dorong Pelibatan Gubernur dalam Perizinan Penggunaan Lahan
