JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meninjau lokasi proyek pembangunan wisata Eiger Camp di Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Jumat (11/4/2025).
Dalam peninjauan itu, gabungan anggota legislatif dari Komisi I hingga III mendorong pihak Eiger Camp untuk melakukan perbaikan dokumen peta detail rencana pembangunan atau site plan agar berkesesuaian dengan pengerjaan proyek di lapangan.
Rekomendasi itu dikeluarkan, karena DPRD menemukan adanya pelaksanaan salah satu proyek bangunan Eiger Camp dengan luas sekitar 1.200 meter tidak masuk dalam dokumen site plan.
Baca Juga:Semangat Warga yang Belum Padam di SukahajiWali Kota Banjar Instruksikan Pegawai Bantu Lansia melalui Program ‘Nyaah ka Indung Bapa’
Sekedar diketahui, bangunan tersebut merupakan lokasi proyek Eiger Camp yang sempat viral di media sosial dengan penampakan berbentuk bulat besar di area perkebunan teh Sukawana.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, area tersebut rencananya akan dipakai untuk Panggung Budaya dan Deck View Eiger Camp.
“Hasil pendalaman data memang dokumen perizinan sudah lengkap. Tapi hasil peninjauan kita ke lapangan, pelaksanaan proyek oleh pengembang ada ketidaksesuaian dari sisi site plan. Makannya kita dorong pengembangan untuk melakukan revisi,” kata Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat Pither Tjuandys saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, revisi dokumen site plan diperlukan agar seluruh pelaksanaan proyek berkesesuaian dengan dokumen perizinan serta fakta di lapangan. Dengan demikian, dampak lingkungan yang dikhawatirkan seperti banjir atau longsor bisa ditanggulangi.
Selain itu, DPRD mendorong dinas terkait intensif melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek di Bandung Barat agar tidak ada lagi kasus kecolongan berupa ketidak sesuaian dokumen perizinan dengan fakta lapangan.
“Saya minta dinas terkait harus memberi ketegasan dalam proses pengawasan. Jangan hanya mengeluarkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tapi di lapangan tidak pernah ditinjau,” jelas Pither.
Lebih jauh, DPRD Bandung Barat bakal melakukan komunikasi ke Pemprov Jabar dan melaporkan hasil pendalaman dokumen perizinan serta sidak lapangan tersebut, sehingga Pemda Bandung Barat serta Pemprov Jabar terjalin sinergi dalam melaksanakan penertiban kawasan.
Baca Juga:Pasca Kericuhan di Samsat Soreang, Bupati Bandung Tambah Lokasi Pelayanan PajakGedung Pakuan Dibuka untuk Umum, Ada Cek Kesehatan Gratis hingga Pentas Wayang Golek
“Kami mengharapkan agar sinergitas Jabar dan KBB harus sejalan dalam membangun Jawa Barat. Kami akan tetap berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, untuk berkomunikasi secara langsung dalam membahas persoalan ini,” tandasnya.