JABAR EKSPRES – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal jadi penentu keberlanjutan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar. Itu sebagai salah satu langkah yang bakal diambil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk memperbaiki kinerja BUMD.
Gagasan itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/3). “Nanti BPK akan audit BUMD. Rekomendasinya diperbaiki atau ditutup,” terangnya di hadapan para wakil rakyat itu.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menegaskan kenetralan sikapnya dalam pergantian atau seleksi jajaran direksi BUMD. Ia ingin seleksi jajaran direksi BUMD bisa disampaikan ke publik dan dipilih sebagaimana sistem yang lebih terbuka. “Jadi tidak ada titipan tim sukses. Saya tidak akan mencampuri seleksi pimpinan BUMD,” cetusnya.
Dedi juga menyampaikan arahan khusus ke salah satu BUMD Jabar, yakni Bank BJB. Tujuannya untuk perbaikan bank yang jadi andalan BUMD di Jabar tersebut.
BACA JUGA:Kontribusi Kurang Dalam Peningkatan PAD, Pemkot Bandung Bakal Audit BUMD
Di antaranya adalah restrukturisasi jabatan. Ia minta jumlah jabatan dikurangi agar lebih efisien, termasuk mengurangi jumlah komisaris dan direktur.
Arahan lainnya adalah untuk merampingkan jumlah kantor cabang Bank BJB. Ia menyarankan agar kantor yang tidak produktif lebih baik ditutup. “Termasuk menurunkan suku bunga, serta mengurangi biaya operasional,” bebernya.
Sebelumnya, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar tercatat tidak menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada tahun buku 2023 atau setoran 2024, termasuk usulan pada periode setoran 2025.
Hal itu terungkap pada rapat pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan sejumlah mitranya beberapa waktu lalu, dalam pertemuan itu dilaporkan tren kinerja sejumlah BUMD di antaranya, PT Agro Jabar nihil setoran dividen 2024 termasuk usulan 2025. Perseroan itu masih memiliki saldo rugi di neraca, sehingga secara aturan perundangan belum dapat memberikan dividen kepada pemegang saham.
BACA JUGA:Proyek Wisata BUMD Dibongkar, Indonesia Audit Watch Dukung Gubernur Libatkan BPK
Berikutnya adalah PT Agronesia, kondisinya juga masih sama, tidak ada setoran dividen 2024 maupun untuk usulan 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet, es dan makanan itu juga masih memiliki saldo rugi di neraca.
