“Kalau saran dari Pak Gubernur (Dedi Mulyadi), BUMD itu diaudit dari ahli ekonomi bertaraf internasional agar hasilnya lebih memuaskan,”ucapnya.
Sementara itu, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar tercatat tidak menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada tahun buku 2023 atau setoran 2024, termasuk usulan pada periode setoran 2025.
Hal itu terungkap pada rapat pertemuan antara Komisi III DPRD Jabar dengan sejumlah mitranya beberapa waktu lalu, dalam pertemuan itu dilaporkan tren kinerja sejumlah BUMD di antaranya, PT Agro Jabar nihil setoran dividen 2024 termasuk usulan 2025. Perseroan itu masih memiliki saldo rugi di neraca, sehingga secara aturan perundangan belum dapat memberikan dividen kepada pemegang saham.
Baca Juga:Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama RamadanEfisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB
Berikutnya adalah PT Agronesia, kondisinya juga masih sama, tidak ada setoran dividen 2024 maupun untuk usulan 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet, es dan makanan itu juga masih memiliki saldo rugi di neraca.
Selanjutnya adalah PT Bandarudara International Jawa Barat (BIJB). Perusahaan yang mengelola Bandara Kertajati itu tidak menyetorkan dividen 2024 maupun di rencana usulan 2025. BUMD itu masih punya saldo rugi, termasuk beban utang yang tembus Rp2 triliun.
BUMD yang tidak setor dividen berikutnya adalah PT Migas Hilir Jabar, dengan kondisi serupa, mereka masih memiliki saldo rugi. Kemudian juga PT Tirta Gemah Ripah, perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan air itu kondisinya juga memiliki saldo rugi.(son)