JABAR EKSPRES – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa mendatangi DPRD Jawa Barat pada Kamis (13/2). Mereka mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rombongan mahasiswa yang berasal dari berbagai almamater itu bertemu dengan perwakilan Komisi III DPRD Jawa Barat, disambut langsung oleh Ketua Komisi, Jajang Rohana.
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyoroti masalah yang melibatkan salah satu BUMD milik Pemprov Jawa Barat, yaitu BPR Intan Jabar (BIJ). Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kerugian BIJ yang tercatat mencapai Rp 213,4 miliar, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, BIJ juga diduga memberikan bunga simpanan melebihi batas yang ditetapkan oleh LPS, yakni sebesar Rp 19,11 miliar.
Baca Juga:Satpol PP Kota Bandung Bakal Gelar Operasi Cipta Kondisi Jelang Ramadhan 2025Banyak Bangunan Liar, Dinas PUTR Kabupaten Bandung Larang Pembangunan Tanpa Izin
Melihat berbagai persoalan tersebut, para mahasiswa mendesak para wakil rakyat untuk segera bertindak tegas dan cepat, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif. “Kami mendesak pembentukan Pansus BUMD,” tegas Fadil, salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengungkapkan bahwa usulan untuk pembentukan Pansus BUMD sudah banyak dibicarakan. Selain desakan dari mahasiswa, sejumlah wakil rakyat lainnya juga telah menyuarakan hal yang sama. Desakan ini tidak hanya didasarkan pada kinerja BIJ, tetapi juga melihat kinerja seluruh BUMD milik Pemprov Jabar. Dari 41 BUMD yang ada, hanya sebagian kecil yang menunjukkan kinerja baik, terutama dalam hal setoran dividen.
“Soal Pansus ini, sudah banyak yang mengusulkan. Nanti keputusan akhirnya akan ditentukan dalam rapat paripurna,” jelas Jajang.
Politikus PKS ini melanjutkan, DPRD Jawa Barat akan memutuskan apakah pembentukan Pansus BUMD akan dilakukan atau lebih fokus pada dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu. “Jika Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menyarankan, kami akan meminta audit dari ahli ekonomi bertaraf internasional agar hasilnya lebih memuaskan,” pungkasnya. (son)