Cecep juga menyoroti masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Kota Banjar. Ia menyarankan agar dilakukan koordinasi dan sinergi antar dinas terkait dan pemerintahan desa kelurahan untuk mengatasi masalah ini. “Misalnya, ada anak usia SMP yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Ketika SD, mereka mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), tapi tidak mendapatkannya saat SMP sehingga terjadi putus sekolah. Ini salah satu masalah yang saya temukan di lapangan,” ujarnya.
Cecep menilai bahwa masalah ATS ini bisa menjadi salah satu penyebab turunnya partisipasi sekolah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya hasil Asesmen Nasional menjadi patokan bagi semua pihak untuk melakukan inovasi di daerah. “Hasil Asesmen Nasional harus menjadi acuan kita semua untuk melakukan inovasi dan perbaikan di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Cecep menegaskan bahwa keberpihakan anggaran dan political will dari kepala daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Di sini diperlukan keberpihakan anggaran dan political will dari kepala daerah,” tegasnya.
Baca Juga:Soal Efisiense Anggaran, Farhan: Ikut Arahan GubernurKPK Soal Agustiani Tio di Kasus Hasto: Tidak Ada Intimidasi!
Ia juga menyarankan agar lembaga PAUD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) mengelola tenaga pendidik dengan lebih baik, misalnya dengan tidak lagi menerima guru yang tidak linier bidang pendidikannya. Bagi guru yang sudah ada, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas melalui program upgrading, pemberian stimulan, atau bahkan beasiswa kuliah.
“Tanpa political will yang kuat dan keberpihakan anggaran yang tepat, Rapor Merah Pendidikan Kota Banjar mungkin akan tetap menjadi persoalan yang sulit diatasi,” tegasnya. (CEP)