JABAR EKSPRES – Polemik Masjid Al Jabbar kian mengalir. Pengelolaan masjid di Kecamatan Gedebage itu diusulkan jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tapi butuh kajian lebih detail.
Usulan membentuk BLUD untuk masjid yang pembangunannya tembus Rp 1 triliun itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono. Alasannya bukan hanya karena menelan dana utang dalam pembangunanya, tapi pertimbangan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
“Jadi biar dikelola mandiri. Selain saran ibadah juga dioptimalkan sebagai wisata religi,” imbuhnya.
Baca Juga:Atasi Krisis Gas Tabung 3 Kilo, Pemkab Bandung Terapkan Distribusi Jemput Bola!Update Kasus Bandung Smart City: Mantan Sekda Ema Sumarna Segera Diadili
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga merespon usulan tersebut. Menurutnya keputusan membentuk BLUD butuh dipertimbangkan dengan matang. “Kami sangat mendukung, tapi perlu kajian mendalam. Dampaknya perlu dipertimbangkan,” terangnya, Kamis (6/2).
Bey melanjutkan, kalau berbentuk BLUD maka bisa menerima pemasukan. Tapi di sisi lain perlu mandiri dalam mengelola. Artinya kucuran anggaran dari Pemprov bisa berkurang hingga berhenti.
“Nah, apakah bisa mampu meliharanya, jangan sampai terbengkalai. Jadi harus berpikir jernih, duduk bersama,” terangnya.
Pembentukan BLUD juga perlu memperhatikan respon masyarakat. Itu juga terkait penerimaan warga sekitar terkait pengembangan wisata religi.
“Kami mendukung ide tersebut. Pembiayaan kan juga berkurang. Tapi jangan sampai menurunkan standar pelayanan,” tutupnya.(son)