JABAR EKSPRES – Polemik Masjid Al Jabbar kian mengalir. Pengelolaan masjid di Kecamatan Gedebage itu diusulkan jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tapi butuh kajian lebih detail.
Usulan membentuk BLUD untuk masjid yang pembangunannya tembus Rp 1 triliun itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono. Alasannya bukan hanya karena menelan dana utang dalam pembangunanya, tapi pertimbangan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
Anggaranya tembus sekitar Rp 42 miliar. “Ini kan membebani APBD, jadi butuh dievaluasi,” jelasnya, Selasa (5/2).
BACA JUGA: Disinggung KDM, Pj Gubernur Jelaskan Masjid Al Jabbar Dibangun Pakai Utang PEN
Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, di sisi lain pemerintah juga butuh anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur. Makanya, pengelolaan Masjid Al Jabbar itu disarankan dalam bentuk BLUD.
“Jadi biar dikelola mandiri. Selain saran ibadah juga dioptimalkan sebagai wisata religi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin juga merespon usulan tersebut. Menurutnya keputusan membentuk BLUD butuh dipertimbangkan dengan matang. “Kami sangat mendukung, tapi perlu kajian mendalam. Dampaknya perlu dipertimbangkan,” terangnya, Kamis (6/2).
Bey melanjutkan, kalau berbentuk BLUD maka bisa menerima pemasukan. Tapi di sisi lain perlu mandiri dalam mengelola. Artinya kucuran anggaran dari Pemprov bisa berkurang hingga berhenti.
“Nah, apakah bisa mampu meliharanya, jangan sampai terbengkalai. Jadi harus berpikir jernih, duduk bersama,” terangnya.
Pembentukan BLUD juga perlu memperhatikan respon masyarakat. Itu juga terkait penerimaan warga sekitar terkait pengembangan wisata religi.
“Kami mendukung ide tersebut. Pembiayaan kan juga berkurang. Tapi jangan sampai menurunkan standar pelayanan,” tutupnya.(son)
