JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, menyoroti peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) terkait pengendalian tata ruang.
Koordinator FK3I Jawa Barat, Dedi Kurniawan mengatakan, meski Perda tersebut sudah dibuat namun di KBU sampai saat ini diduga masih banyak bangunan liar.
“FK3I menantang Gubernur Jabar terpilih (Dedi Mulyadi) untuk menegakan aturan di KBU,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (31/1).
Dedi menerangkan, di kawasan KBU diduga masih banyak bangunan liar dan bangunan yang melanggar aturan Perda.
Menurutnya, pelanggaran tersebut rata-rata telah terjadi namun tidak ada upaya pemulihan dan sanksi seperti halnya hotel yang dulu pernah dicabut izinnya.
Dia menilai, persoalan penegakan KBU pun mesti digaungkan kepada para pengelola kawasan tingkat pusat seperti Perhutani, PTPN dan BBKSDA.
“Seakan mereka merasa terhindar dari Perda tersebut, karena punya aturan main sendiri. Maka dari itu, FK3I menantang Gubernur Jabar terpilih, yang juga mantan Anggota DPR RI yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan, mestinya lebih mudah untuk menyetop dan singkronisasi aturan pusat dan daerah,” terang Dedi.
BACA JUGA: Kang Dedi Mulyadi Rencanakan Ngantor di Gedung Bakorwil I Kota Bogor
Dia menyebutkan, pihaknya sampai saat ini masih melihat pembangunan yang dilakukan di kawasan KBU, di antaranya property perumahan dan apartemen.
“Apartemen ini khusus orang menengah ke atas, kemudian pembangunan sarana wisata serta bangunan dalam kawasan dan pengelolaan kawasan hutan yang tidak konservatif,” ucap Dedi.
Dia meyakini, sosok Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar terpilih periode 2025-2029 itu, paham dan mampu menyelesaikan persoalan tata ruang yang terjadi di kawasa KBU.
Dedi mengimbau, agar Gubernur Jabar terpilih tak hanya menyoroti kawasan KBU, tapi dapat memperhatikan juga ancaman kerusakan di KBS.
“Sosok pribadi beliau masih saya pandang orang yang berani, tapi kita akan periksa sejauh mana keberanian beliau dalam etika politik,” bebernya.
Jangan sampai, ujar Dedi, gebrakan viral tambang di Subang saja yang jadi perharian, tapi perlunya menengok ke kiri dan kanan alias persoalan tata ruang serta lingkungan yang lainnya.