JABAR EKSPRES – Belum lama ini melalui rapat koordinasi Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) melakukan efesiensi anggaran dengan memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Instruksi ini, merupakan tindak lanjut dengan adanya Inpres No 1 tahun 2025 tentang efesiensi Anggaran yang ada di APBN dan APBD pada tahun 2025.
BACA JUGA: Dadang Supriatna Minta, Pemprov Jabar Segera Wujudkan Pendirian SMA/SMK di Kecamatan Cimenyan
Untuk diketahui, berdasarkan ikhtisar belanja barang dan jasa per rincian proyek pada laporan keuangaan pemeritah daerah Kabupaten Bandung per 31 Desember 2023 dianggarkan sebesar 116,68 miliar dengan realisasi sebesar Rp 82,9 miliar.
Belanja tersebur terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 108,1 miliar dengan realisasi Rp 75,3 miliar.
BACA JUGA: Dadang Supriatna: Infrastruktur di Cimenyan dan Cilengkrang Segera Diperbaiki
Sedangkan perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp 946,8 juta dengan realisasi Rp 633,1 juta.
Sementara itu, belanja perjalanan Dinas BLUD Rp 7,6 miliar dengan realisasi Rp 6,9 miliar.
Akan tetapi pada ikhtisar beban perjalanan dinas disebutkan beban perjalanan dinas dalam daerah pada tahun 2023 totalnya sebesar Rp 83,4 miliar.
BACA JUGA: Dadang Supriatna Inginkan Warga Cimenyan Manfaatkan Program Pemkab Bandung
Nilai ini naik sebesar 8,56 persen jika dibandingkan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 76,8 miliar.
Dadang mengatakan, efesiensi anggaran harus dilakukan oleh seluruh OPD. Pemangkasan bukan target angka, tapi bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Saya minta perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Selain itu, acara-acara seremonial dan yang tidak jelas outputnya juga harus dihentikan,” ujar Dadang saat Rakor bersama para Kepala OPD di Gedung Moh Toha, dikutip, Kamis (29/1/2025).
BACA JUGA: Program Makan Berigizi Gratis di Kabupaten Bandung Masih Tertunda, Ini Penyebabnya
Kang DS-sapaan akrab Bupati Bandung menjelaskaan, program-program yang sudah dianggarakan di tiap OPD harus di evaluasi secara ketat dengan tujuan efesiensi anggaran.
Hasil efesiensi ini nantinya akan digunakan untuk program-program yang berdampak langsung kepada peningkataan kebutuhan masyarakat.
Beberapa program yang akan ditingkatkan adalah, peningkatan pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik.