Yoyo menggarisbawahi kegagalan pengelolaan wisata lain di Banjar sebagai alasan untuk menolak Citanduy Waterway. Namun, Bah Asmul menilai bahwa setiap proyek harus dinilai berdasarkan desain, manajemen, dan dampaknya.
“Proyek ini berpotensi menjadi model baru jika direncanakan dengan melibatkan ahli, warga, dan pemerintah secara transparan. Menggeneralisasi kegagalan dari proyek sebelumnya untuk menilai proyek baru adalah asumsi yang lemah,” tegas mantan peneliti Komnas HAM itu.
Alumni UGM itu mengingatkan bahwa penolakan terhadap Citanduy Waterway menunjukkan pendekatan yang terlalu reaktif terhadap tantangan jangka pendek. Ia menekankan pentingnya solusi yang berkelanjutan.
Baca Juga:Almer Faiq Tegaskan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan KadinRekomendasi Cireng Isi di Bandung Timur, Jajanan Kaki Lima Menggugah Selera
“Meskipun masalah seperti kemiskinan dan pengangguran mendesak, solusi instan sering kali tidak memberikan dampak yang bertahan lama. Proyek besar dengan fondasi yang kuat dapat memberikan solusi yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Proyek Citanduy Waterway juga dapat berfungsi sebagai inisiatif untuk konservasi lingkungan dan mitigasi risiko bencana, seperti banjir. Bah Asmul menekankan pentingnya pengelolaan yang baik untuk mendukung ekosistem sungai.
“Jika dikelola dengan baik, proyek ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjadi daya tarik wisata berkelanjutan,” ujar lelaki asal Kota Bandung itu.
Walaupun Yoyo memiliki kritik valid tentang kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan, Bah Asmul menekankan bahwa ini seharusnya menjadi panggilan untuk memperbaiki proses, bukan menolak proyek.
“Citanduy Waterway bisa menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, warga, dan pakar. Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan proyek ini,” katanya.
Lelaki yang pernah belajar leadership di Johns Hopkins University, Amerika Serikat itu, menegaskan bahwa jika Citanduy Waterway direncanakan dan dieksekusi dengan baik, proyek ini dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi dan sosial bagi Kota Banjar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa desain proyek ini berorientasi pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan warga lokal. Penolakan tanpa mempertimbangkan potensi besar hanya akan melewatkan peluang emas bagi kota ini,” tutup Bah Asmul. (CEP)