JABAR ESKPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara sebelumnya mengimbau agar masyarakat Kota Kembang bisa beralih menggunakan transportasi publik.
Diketahui, hal ini berkenaan dengan masuknya Kota Bandung ke posisi 12 daerah paling macet di dunia versi TomTom Traffic Index, imbas banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, World Bank mencatat, baru 13 persen masyarakat Kota Kembang yang memilih memanfaatkan transportasi publik.
“Kalau terus bentrok dengan kepentingan kendaraan pribadi, kapan Bandung akan lepas dari kemacetan? Pola pergerakan masyarakat harus diubah dengan mulai menggunakan transportasi umum,” tegasnya.
Akademisi sekaligus Dosen Transportasi Universitas Pendidikan Indonesia, Wiku Tama menilai langkah tersebut sebagai hal yang keliru. Terlebih, Pemkot Bandung sampai saat ini belum bisa memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penggunaan transportasi publik.
BACA JUGA: Aplikasi Hunting Coin Rusak Fasilitas Publik, Pemkot Bandung Bakal Tindak Tegas Pengembang!
Satu hal yang paling penting, kata dia, yakni terkait kejelasan waktu atau headway tiap angkutan massal di Kota Kembang. Menurutnya, PR ini sampai sekarang belum mampu dipecahkan oleh Pemkot Bandung.
“Jadi jangan sampai masyarakat lagi yang disalahkan. Memang betul (macet) diakibatkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, tapi apakah ketersediaan angkutan massal yang ada saat ini sudah memadai? Masyarakat pasti punya pertimbangan sendiri,” ujarnya.
“Alur mobilitas ini cepat, ada konsekuensi waktu yang harus dipertaruhkan oleh masyarakat ketika menggunakan transportasi publik. Ini akibat ketidakjelasaan jam operasional atau headway yang ada saat ini,” tambahnya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Klaim Jumlah Produksi Sampah di Malam Tahun Baru 2025 Alami Penurunan!
Wiku mengungkapkan, bukan tak mungkin wacana Pemkot Bandung yang tahun ini bakal mulai menggagas pemasifan transportasi publik lewat Bus Rapid Transit (BRT) kurang dilirik oleh masyarakat.
Maka dari itu, dirinya meminta Pemkot Bandung bisa menjawab waktu operasional keberangkatan maupun kedatangan pada moda transportasi BRT nanti. Terlebih, bakal ada jalur khusus guna mobilisasi angkutan massal tersebut.
“Jadi emang harus dibuat jalur khusus agar headway ini tak terganggu sama arus lalu lintas yang ada. Apabila kepastian tersebut mampu dijawab, masyarakat bakal lebih tertarik menggunakan transportasi publik,” pungkasnya
