Sehingga tidak adanya kejelasan itu membuat para pengurus jadi khawatir, pasalnya Pesantren Salafiyah Miftahul Jannah yang berlokasi di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sangat membutuhkan sekali program MBG.
“Apalagi, pesantren Salafiyah Miftahul Jannah, sambung dia, sama sekali tidak melakukan pungutan biaya. Adapun, pungutan biaya, kata Hilmi, bersifat infaq saja jadi jelas sangat membutuhkan,” ungkapnya.
Menurutnya Pesantren yang dikelolanya memang membutuhkan program MBG lantaran untuk menu makan sendiri sangat seadanya.
“Karena santri ya kalau soal makan menu ya seadanya, jadi perlu banget. Apalagi kami pesantren yang gak ada pungutan biaya ke Santri. Kalaupun ada yang bayar yaitu sifatnya infaq, uang makan ya gitu, yang bayar ya bayar, tapi banyaknya yang nggak bayar. Makanya kami butuh banget program MBG,” terangnya.
Adapun untuk jumlah santri sendiri, di pesantren Salafiyah Miftahul Jannah membina sebanyak 70 santri.
BACA JUGA:Pemkab Bandung Jelaskan Alasan Belum Alokasikan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis
Senada dengan itu, Bangbang Abdul Gani Pimpinan Ponpes Jawahirul Umam, di Deda Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, juga membenarkan terkait adanya informasi program MBG di lingkungan pesantren di Kabupaten Bandung.
Diketahui, jumlah santri yang bermukim di Ponpes Jawahirul Umam, ada sebanyak 87 santri.
Namun, sejauh ini informasi tersebut baru tersebar melalui Whatsapp Group pesantren se-Kabupaten Bandung.
“Kalau informasi mah sudah ada di WA Group udah nyebar ke pesantren. Cuman sampai sekarang, belum ada yang datang untuk program MBG itu,” katanya saat dikonfirmasi.
Menurutnya, di group Whatsapp tersebut secara mendadak melakukan pendataan bagi Ponpes yang sudah menerima informasi program MBG.
BACA JUGA:Pemkab Bogor Siap Gelontorkan Rp 50-70 Miliar dari BTT untuk Program Makan Bergizi Gratis
Berdasarkan data di group Whatsapp itu, kata Bambang, ada sekitar 8 Ponpes yang sudah menerima informasi program MBG.
“Nah ini sisanya belum, pendataan di group Whatsapp itu baru 8, ini hanya pendataan yang dapat informasi bukan pelaksanaannya,” ujarnya.
Pihaknya juga mengaku informasi terkait kelanjutan MBG ini sangat minim, bahkan pemangku kebijakan seperti Desa dan Juga Babinsa belum ada yang datang.
