JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan membentuk Tim Transisi ataupun Tim Akselerasi. Hal itu diungkapkan selepas pleno penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Kamis (9/1/2025).
Dedi mengungkapkan, pihaknya tidak akan membentuk tim transisi karena hal itu tidak terlalu diperlukan. “Cukup dengan komunikasi saja dengan Penjabat Gubernur dan perangkat pemerintah provinsi,” cetusnya.
Dedi melanjutkan, langkah itu juga untuk mengefisienkan anggaran. Termasuk mencegah orang di luar pemerintahan ikut campur tangan dalam budgeting anggaran.
BACA JUGA:Kadin Jabar Gelar Dialog Ekonomi, Dedi Mulyadi Tekankan Pentingnya Pendidikan dan Keluarga Berencana
Pihaknya juga menegaskan tidak akan ada pembentukan tim akselerasi dalam kepemimpinannya. Menurutnya, penyusunan anggaran itu ranahnya sudah jelas. Yakni ranah eksekutif dan legislatif. Dari sisi politik juga telah diwakili para legislatif di DPRD Jabar. “Tidak akan bentuk itu (Tim Akselerasi.red),” jelasnya.
Menurut Dedi, di Pemprov sendiri juga sudah ada tim sehingga tinggal menselaraskan visi-misi yang sempat dikampanyekan. “Dengan sekda sudah akrab. Kepala dinas juga sudah akrab,” tuturnya.
Mekanisme itu untuk menghindarkan orang atau kelompok orang yang berusaha masuk dalam berbagai kegiatan pemerintah. Padahal mereka bukan bagaian dari anggota legislatif maupun Pemprov Jabar. “Kan sering itu, orang bukan DPRD dan birokrat tapi ikut budgeting anggaran. Tidak bisa itu. Pemerintahan saya tidak boleh itu,” tegasnya.
BACA JUGA:Demokrat Gelar Syukuran Kemenangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Pilgub Jabar
Dalam berjalannya kepemimpinan nanti, pihaknya juga bakal berupaya mengefisienkan anggaran yang dinilai belum mendesak. Utamanya di APBD Perubahan. “Kami akan menunda dulu berbagai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan dasar hidup warga Jabar,” ucapnya.
Contoh efisiensi itu berkaitan dengan semangat pembangunan infrastruktur di Jabar. “Kami inginnya jalan di Jabar itu mulus bahkan sampai desa. Tapi bagaimana mau baik kalau postur anggaran infrastruktur hanya Rp800 miliar,” tuturnya.
Sehingga, lanjut Dedi, ke depan perlu ada efisiensi. Yakni menunda berbagai kegiatan yang dirasa belum penting atau mendesak. “Kalau kami, anggaran infrastruktur itu harus Rp4 Triliun. Bisa itu dengan mengefisienkan pos anggaran lain,” sebutnya.(son)
