JABAR EKSPRES – Anggota Komisi 5 DPRD Jabar Aten Munajat turut merespon wacana pemberlakuan lagi Ujian Nasional (UN). Menurutnya, kajian mendalam perlu dilakukan terkait kebijakan itu.
Politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menguraikan, dalam pengambilan keputusan tentunya perlu melakukan berbagai pertimbangan.
Apalagi itu menyangkut sistem yang berlaku secara nasional. “Jadi pemberlakuan UN itu perlu dikaji lebih mendalam,” jelasnya.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Bogor Sidak Penataan di Pasar Penampungan Mawar
Diakui politikus dapil Garut itu, pengkajian yang mendalam akan menjadikan UN benar – benar jadi alat evaluasi yang adil dan seimbang. “Termasuk tidak membebani siswa,” cetusnya.
Aten menambahkan, pendekatan fleksibilitas dan perkembangan masa kini juga patut jadi pertimbangan. Misalnya terkait perkembangan teknologi dan perkembangan pola keterampilan siswa.
Termasuk yang tak kalah penting adalah penyesuaian dengan kebutuhan perkembangan masa kini. “Jadi perlu fleksibilitas dan menyesuaikan kebutuhan masa kini,” ujarnya.
BACA JUGA: Perkuat Kolaborasi, DPRD dan Pemkot Bogor Rumuskan Solusi Layanan Biskita
Menurut Aten, pola ujian berbasis proyek atau asesmen berbasis kompetensi masih relevan. Namun tetap perlu perbaikan sistem atau penyesuaian.
Diketahui, wacana pemberlakuan UN itu sempat diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di akhir 2024 lalu. Menurutnya signal UN akan diberlakukan untuk tahun ajaran 2025/2026. Namun pihaknya masih belum menjabarkan bentuk dan teknisnya.
Sementara di era menteri sebelumnya atau Nadiem Makarim, UN telah ditiadakan dan diganti dengan konsep Asesmen Nasional Berbasis Komputer.(son)
