BANDUNG – Perjalanan kasus Harun Masiku bak film drama Korea. Di bulan-bulan ini, kasus Harun Masiku mempertontonkan drama-drama kelas dinosaurus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Gema Pasundan Rajo Galan, Rabu (25/12).
Kata Rajo, drama dimulai dari sayembara Rp8 miliar yang dibuat oleh Maruarar Sirait yang seolah mengecilkan lembaga KPK dan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan demontrasi dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa.
“Menurut kami, banyak sekali kejanggalan dalam gerakan demonstrasi ini. Karena, mereka lebih peduli terhadap kasus yang tidak merugikan negara bahkan dalam tuntutannya tidak terlihat penuh tekanan untuk menangkap dan menemukan Harun Masiku,” kata Rajo.
Rajo mengatakan, dalam aksinya, para demonstran ini justru menuntut untuk secepatnya mentersangkakan dan menangkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. “Sungguh sangat mengerikan, karena gerakan ini terlihat terkondisikan dan seolah gerakan orderan,” tambahnya.
Rajo mengatakan, aksi-aksi mahasiswa dan ormas ini dilakukan di tengah rencana pemberlakuan PPN 12% yang mencekik rakyat, di tengah korupsi Joko Candra yang korupsi Rp546 miliar atau kasus korupsi PT Timah Rp300 triliun dan kasus BLBI Rp138 triliun.
“Seperti pengalihan isu. Seolah para demonstran itu tidak peduli dengan kasus yang merugikan negara dan kebijakan pemerintah yang akan membuat kesulitan rakyat,” cetusnya.
Lebih lanjut Rajo menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan para pimpinan baru yang disusun di masa pemerintahan Joko Widodo.
Rakyat tentu berharap, pimpinan komisi anti rasuah ini bukanlah orang-orang titipan atau orderan dari para penguasa untuk memukul lawan.
“Tapi nyatanya baru saja dilantik mereka sudah menghianati harapan rakyat Indonesia. Karena bila dicermati, Sekjen PDI Perjuangan sangat keras dan tajam kritiknya kepada pemerintah untuk membela rakyat kecil,” ungkapnya.
Selain itu, kata Rajo, baru-baru ini PDI Perjuangan telah memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.
Dengan melihat latar belakang ini, kata Rajo, penetapan status tersangka pada Hasto Kristiyanto ini sangatlah politis dan juga bagian dari praktek kriminalisasi hukum dan politik.
Terlebih, beberapa waktu sebelumnya dalam satu kanal Youtube, Connie Bakrie sudah memperingatkan penetapan tersangka pada Hasto Kristiyanto tinggal menunggu waktu yang tepat.
