JABAR EKSPRES – Bandung, yang dikenal dengan julukan Kota Kembang, telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan pusat inovasi di Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini juga mengusung wacana besar untuk menjadi kota inklusi yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Namun, di balik slogan-slogan indah, apakah Bandung benar-benar serius mengimplementasikan inklusi bagi penyandang disabilitas?
Komitmen dalam Retorika
Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024 di Kota Bandung berlangsung meriah. Dengan tema “Berkarya Tanpa Stigma,” acara ini dihadiri oleh 1.500 peserta, termasuk penyandang disabilitas, komunitas, pendamping, dan organisasi masyarakat.
BACA JUGA: Honda GTR Bogor Club (HGBC) Rayakan Anniversary ke-8 dengan Penuh Kehangatan
Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara Hanafi, menyampaikan komitmennya untuk menciptakan lingkungan inklusif yang ramah bagi semua. Termasuk bagi kelompok disabilitas.
“Kota Bandung harus menjadi tempat yang ramah bagi semua. Tidak ada stigma, tidak ada sekat, semua memiliki kesempatan yang sama,” tegas Koswara dalam acara tersebut, Selasa (10/12).
“Dengan memperhatikan warga disabilitas, kita belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama demi membangun kota yang lebih baik,” harapnya.
BACA JUGA: Pejabat Kemendag Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Impor Gula
Namun, di balik pernyataan tersebut, fakta di lapangan justru menunjukkan banyaknya hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Infrastruktur, salah satu elemen penting dalam inklusi, masih jauh dari memadai.
Infrastruktur yang Masih Bermasalah
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran besar untuk membenahi trotoar. Pada 2024, dana sebesar Rp 40 miliar digelontorkan untuk rehabilitasi dan pembangunan trotoar. Namun, anggaran besar ini tampaknya tidak sebanding dengan kualitas hasilnya.
Contoh nyata terlihat di Jalan Ahmad Yani, salah satu jalan utama di Kota Bandung. Guiding block, fasilitas penting bagi penyandang tunanetra, justru dipenuhi hambatan.
BACA JUGA: Penuh Haru, Fathir Bobotoh Persib Akhirnya Dimakamkan
Dari pohon yang tidak dipangkas hingga parkir liar, semua menunjukkan kurangnya pengawasan. Bahkan, banyak guiding block yang rusak atau tertutup oleh pedagang kaki lima (PKL).
Menurut Dudi Nurdin, aktivis dari Cahaya Inklusi Indonesia, kondisi ini tidak hanya menyulitkan, tetapi juga membahayakan penyandang disabilitas. “Ini bukan hanya soal infrastruktur yang buruk, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar penyandang disabilitas,” tegasnya.
