JABAR EKSPRES – Pimpinan DPRD Jawa Barat bakal menggalang dukungan lintas sektoral. Hal itu untuk membuka keran moratorium pemekaran daerah otonomi baru.
Usulan terhadap pemekaran daerah otonomi baru telah banyak mengalir ke DPRD Jabar. Bahkan beberapa diantaranya telah disepakati melalui paripurna.
Setidaknya ada 9 calon daerah otonomi baru (CDOB) yang telah disetujui. Yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan terbaru Kabupaten Subang Utara.
Pembahasan di tingkat provinsi telah tuntas. Tapi memang realisasinya belum ada. Karena macet di tingkat pusat.
BACA JUGA:4 Pelaku Penculikan Wanita di Antapani Berhasil Ditangkap, Ini Perannya!
Pimpinan DPRD Jabar Buky Wibawa menuturkan, secara prinsip DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan pemekaran daerah baru di Jawa Barat itu. Hal itu juga demi kucuran keuangan daerah dari pemerintah pusat.
“Penduduk di Jabar itu terbesar, tapi jumlah kota kabupatennya masih kalah dengan Jatim,” jelasnya.
Politikus Gerindra itu melanjutkan, perbedaan itu berdampak pada kucuran dana dari pusat. Karena transfer dana keuangan dihitung berdasarkan jumlah kabupaten kota bukan berdasarkan jumlah penduduk. Sehingga jika dibandingkan alokasi tiap penduduk akan jauh beda nilainya.
Karena itulah, Buky mendorong semua pihak untuk bersatu demi merealisasikan pemekaran itu. “Harus bersatu untuk menggalang kekuatan baik politik maupun administrasi. Agar jadi atensi pusat,” katanya.
Buky melanjutkan, langkah itu harus didukung dari tokoh masyarakat Jawa Barat hingga dewan di pemerintahan pusat. Dan tidak terkecuali DPD RI dari dapil Jabar.(son)
